Jakarta: Bertempat di Lapangan Tenis Bea Cukai, Bojana Tirta, Rawamangun, Jakarta Timur, PTWP menyelenggarakan Invitasi Tenis Beregu APH tahun 2023. Turnamen berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 12-13 Agustus 2023. Turnamen ini bertujuan untuk membangun silaturrahmi dan kebersamaan antara APH, ungkap Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Umum PTWP dalam laporannya dalam opening ceremony.

Invitasi Tenis Beregu APH tahun 2023 mengusung tema, “Dengan Semangat Sportifitas dan Profesionalitas, Aparatur Penegak Hukum Terus Melaju”. Tema ini selaras dengan tema HUT RI ke-78 dan HUT MA ke-78 di tahun 2023 ini.

Invitasi Tenis Beregu APH tahun 2023 diikuti oleh enam APH, yakni Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Bea Cukai, dan Babinkum TNI. Mahkamah Agung, Polri dan Kejaksaan Agung masing-masing mengirimkan dua tim, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Bea Cukai, dan Babinkum TNI masing-masing mengirimkan satu tim, sehingga total tim yang bertanding sembilan tim.

Yang Mulia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung, ketika membuka turnamen menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan APH serta memupuk silaturrahmi secara baik antara APH, tegas yang mulia M. Syarifuddin.

Turnamen dibagi menjadi tiga pool, yakni pool A yang terdiri dari Mahkamah Agung A, Kejaksaan Agung B, dan Polri B dan keluar sebagai juara pool Mahkamah Agung A. Pool B terdiri dari Polri A, Bea Cukai, dan Mahkamah Agung B dan keluar sebagai juara pool Polri A. Dan pool C terdiri dari Kejaksaan Agung A, Babinkum TNI, dan Kemenkum HAM dan keluar sebagai juara pool Kejaksaan Agung A.
Maju ke babak semi final tim Mahkamah Agung A, Polri A, Kejaksaan Agung A, masing-masing sebagai juara pool dan Polri B sebagai runner up terbaik. Babak semi final dan final berlangsung di lapangan yang sama, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023.
 
(Tim Publikasi Invitasi Tenis Beregu APH Tahun 2023)

Sumber: Mahkamah Agung RI

Bandung – Humas : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Mahkamah Agung serta didukung perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan BPJS Kesehatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Program JKN-KIS Nomor 04/KMA/NK/XI/2022 dan Nomor 35/MoU/1122 tanggal 8 November 2022 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Bandung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Widianti Utami (Asisten Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga), Drs. H. Arifin Samsurijal, SH, MH (Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MA), Moeis Sanusi (Asisten Deputi Bidang Data Peserta), Perwakilan Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI Khusus MA, Perwakilan Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan, Perwakilan Kantor Cabang Bandung BPJS Kesehatan dan Perwakilan Pengadilan Negeri Bandung.

BPJS Kesehatan melalui Bapak Moeis Sanusi (Asisten Deputi Bidang Data Peserta) mengemukakan terhadap data yang telah diserahkan oleh Mahkamah Agung sebanyak 32.299 peserta, Maka per tanggal 1 Agustus 2023 terdapat 324 NIK tidak valid, 31.928 NIK Valid namun terdapat 1.005 NIK yang belum terdaftar JKN sedangkan terdapat 47 NIK ganda. Atas temuan data tersebut Mahkamah Agung menyarankan dilakukan sosialisasi mengenai validasi kepesertaan dengan mobile layanan JKN untuk update data kepesertaan.

Pada kesempatan kegiatan ini juga dilakukan uji petik terhadap satker Pengadilan Negeri Bandung dengan jumlah sebanyak 143 peserta dan telah di update pegawai PNS sebanyak 90 menjadi Pegawai Pusat, sedangkan 2 orang NIK-nya belum sepadan dengan DUKCAPIL. Terhadap Hakim sebanyak 26 peserta, terdapat 2 orang perlu melampirkan surat keterangan kematian anaknya dan 3 orang NIK anggota keluarganya belum sepadan DUKCAPIL, sehingga jumlah data Hakim yang berhasil dimutasikan menjadi pejabat negara sebanyak 21 peserta.

Pelaksanaan uji petik ini akan dilanjutkan dengan satker lain pada empat lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat, sehingga update data kepesertaan pada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Mahkamah Agung maupun badan peradilan di bawahnya selesai dikerjakan.

Kemudian pada kesempatan terpisah Bapak Mundiharno sebagai Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga berkomitmen melakukan sosialisasi ke jajaran BPJS seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan isi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan BPJS Kesehatan. (PR / Humas)

Sumber: Mahkamah Agung RI

Jakarta – Humas : Ketua MARI Prof Dr Muhammad Syarifuddin, SH., MH pada Jumat 11 Agustus 2023 menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Jenderal Hague Conference on Private International Law (HCCH) Dr Christophe Bernasconi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia. Ketua MA didampingi oleh Ketua Kamar Perdata IGA Sumanatha, SH., MH, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Staf Khusus Ketua MA Dr Aria Suyudi, SH., LLM., serta Asisten Ketua Mahkamah Agung Cecep Mustafa, S.H., L.L.M., Ph.D.

Dalam diskusi singkatnya Dr Chistope Bernasconi memberikan apresiasi terhadap ketertarikan Mahkamah Agung RI terhadap beberapa Konvensi HCCH seperti  Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service in Civil process Convention) dan Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (Taking of evidence abroad Convention).  Menurut Dr Bernasconi, menandatangani konvensi-konvensi HCCH merupakan cara paling efisien dan efektif dalam melakukan harmonisasi hukum suatu negara dengan ketentuan internasional, mengingat sifat multilateralnya, ketimbang melakukan perjanjian bilateral dengan banyak negara secara individual. Selanjutnya Dr Bernasconi juga menjelaskan beberapa konvensi terkait sistem peradilan lain yang mungkin menarik untuk dipertimbangkan Mahkamah Agung RI misalnya, 2005 Choice of Court Convention, dan 2019 Judgments Convention.

Selain itu Dr Bernasconi juga mengingatkan bahwa HCCH juga memiliki konvensi yang penting bagi hukum perdata, seperti 1980 Child Abduction Convention dan 1996 Child Protection Convention.

Ketua Mahkamah Agung RI merespon Dr Bernasconi menyatakan bahwa di era globalisasi dan transaksi lintas batas dewasa ini memang harmonisasi sistem hukum tidak dapat dihindari, dan oleh karenanya negara perlu mempertimbangkan secara serius adopsi instrumen-instrumen ini, dan juga memperkuat peran dan keterwakilan Indonesia di forum HCCH. Namun beliau juga mengakui bahwa hal ini perlu dilakukan secara bertahap, sesuai prioritasi masalah nasional yang dihadapi.

Mengenai HCCH

The HCCH (Hague Conference on Private International Law – Conférence de La Haye de droit international privé) adalah organisasi interpemerintahan yang memiliki mandat untuk melakukan unifikasi secara progresif aturan-aturan hukum perdata internasional (pasal 1 Statuta HCCH). Didirikan tahun 1893, HCCH saat ini beranggotakan 91 negara (termasuk 1 Uni Eropa).

HCCH didirikan sebagai respon terhadap fenomena globalisasi dimana perbedaan antara sistem hukum negara sering meninggalkan kesenjangan kerangka hukum lintas batas, yang mengakibatkan ketidakpastian otoritas mana yang memiliki kewenangan, hukum mana yang berlaku, bagaimana keputusan (pengadilan) dapat diakui dan dilaksanakan dan mekanisme kerja sama apa yang tersedia untuk mengatasi tantangan prosedur yudisial atau administrasi lintas batas.

Sebagai organisasi, HCCH didirikan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan memberikan solusi yang disepakati secara internasional, dikembangkan melalui negosiasi, adopsi, dan pengoperasian perjanjian internasional, Konvensi HCCH, di mana Negara dapat menjadi Pihak Penandatangan, dan instrumen soft law, yang dapat memandu Negara dalam mengembangkan solusi legislatif mereka sendiri. Konvensi dan instrumen ini memberikan kejelasan dan arahan dalam hubungan lintas batas di tiga bidang utama:

1. Hukum Keluarga Internasional dan Perlindungan Anak
2. Litigasi Transnasional dan Apostille
3. Hukum Komersial, Digital, dan Keuangan Internasional

Tujuan akhir organisasi ini adalah bekerja untuk dunia di mana, terlepas dari perbedaan antara sistem hukum, orang – individu maupun perusahaan – dapat menikmati tingkat keamanan hukum yang tinggi. (AR / Humas)

Sumber: Mahkamah Agung RI