PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah di lakukan revisi dengan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara umum pengertian Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public sedangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

Dalam Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019 diatur secara detail diatur tentang tata cara menerapkan dan mengimplementasikan pencanangan pembangunan zona integritas. Disebutkan bahwa Pencanangan pembangunan zona integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

Untuk pencangangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kisaran telah dilaksanakan deklarasi pembangunan zona integritas pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019. Dalam acara pencangan pembangunan zona integritas tersebut dilakukan penandatanaganan piagam pembangunan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang disaksikan oleh Wakil Bupati Asahan sebagai Saksi I, Kejari Asahan sebagai Saksi II, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Saksi III, Kapolres Asahan sebagai Saksi IV dan Dandim 0208 Asahan sebagai SAksi V. Sebelum acara penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan terlebih dahulu seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kisaran menandatangani fakta integritas dan pengucapan Ikrar komitmen bersama untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di Pengadilan Agama Kisaran yang dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran.

Proses pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kisaran difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kisaran terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen penggungkit yang ditetapkan dalam Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019 yaitu :

  1. Manajemen Perubahan
  2. Penataan Tata Laksana
  3. Penataan Manajemen SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pemenuhan dokumen-dokumen pengungkit dan cara pelaksanaannya secara konkrit di Pengadilan Agama Kisaran berpedoman kepada LKE pembangunan zona integritas dengan rincian dokumen sebagai output pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas  dapat dilihat pada dokumen dan Eviden Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Kisaran.


Dokumen dan Eviden Zona Integritas