admin-pasumut

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual pada Senin, 1 Juni 2020 di ruang Command Centre Mahkamah Agung.  Pada upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH.

Upacara dengan tema ‘Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju’ itu dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, para pimpinan Lembaga Negara dan para Menteri  dari ruangan masing-masing. Upacara didahului dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, dilanjutkan dengan pembacaan teks UUD 1945 oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam amanatnya, Presiden Joko widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi Covid ini, menguji daya juang sebagai bangsa. Menguji pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

Jokowi menegaskan bahwa dalam menghadapi ujian tersebut, bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Pancasila juga menggerakkan rasa kepedulian untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri dan menumbuhkan daya juang dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi.

Pada kesempatan tersebut pula, Jokowi berpesan bahwa Pancasila harus menjadi nilai-nilai luhur dalam kehidupan keseharian, Pancasila harus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dan kehidupan. Pancasila harus menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama.

Selamat Hari Lahir Pancasila, semoga nilai luhurmu terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. (azh/RS/photo:DS)

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Pemerintah melalui Kementrian Agama menetapkan 1 Syawal 1441 H jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Penetapan tersebut disampaikan setelah Kementrian Agama melakukan sidang isbat dengan Wamenag, Ketua Komisi VIII DRP, Ketua MUI, pimpinan ormas, pakar astronomi, Ditjen Badilag, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Berbeda pada sidang isbat tahun lalu, pada sidang sidang isbat tahun ini dilakukan melalui teleconference karena masih dalam pandemi Covid-19.

Menteri Agama Fachrul Razi usai memimpin sidang isbat mengatakan sidang isbat diawali dengan pemaparan Tim Falakiyah Kemenagyang menyatakan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara minus 5 derajat 17 menit sampai minus 3 derajat 58 menit. 

Sementara menurut perhitungan hisab yang dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas kementrian Agama di daerah yang ditempatkan di 80 titik Rukyat di 34 provinsi diseluruh wilayah Indonesia, semua melaporkan tidak melihat hilal.”Oleh karena itu berdasarkan dua hal tersebut, sidang isbat secara bulat menyatakan 1 syawal 1441 H jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020,” ujar Fachrul Razi.

Sementara itu Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H yang menghadiri sidang isbat secara teleconference mengatakan sebagai pembina para hakim yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengambilan sumpah atas pelaksanaan rukyat hilal, beliau bersyukur bahwa penentuan 1 syawal 1441 H telah ditentukan melalui kesepakatan.

“Saya bersyukur 1 syawal 1414 H telah ditentukan pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020 dengan kesepakatan melalui sidang isbat,” kata Aco Nur dikediamannya, Jum’at (22/5). Kepada warga Peradilan Agama Aco Nur Juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. (tim redaksi)

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menyukseskan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) mengelar bimbingan teknis secara virtual dengan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan (RB Kunwas) Drs. Agus Uji Hantara, M.E, di command center Ditjen Badilag.

Dengan materi ” Strategi Meraih Predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas di Tengah Pandemi Covid-19″, acara ini diikuti oleh seluruh pegawai Ditjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan berlangsung selama 4 hari (15-20/5).

Dalam acara ini para peserta yang ikut bimtek sudah terjadwal berdasarkan Surat Dirjen Badilag No. 1711/DJA/HM.00/5/2020 tentang undangan mengikuti Virtual Meeting. Mereka adalah satker yang sudah meraih predikat WBK/WBBM, satker yang tahun lalu sudah dinilai tapi tidak memperoleh predikat WBK/WBBM dan satker yang baru akan diusulkan.

Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi para Ketua PTA dan PA beserta jajarannya, di tengah Pandenmi Corona masih dapat meluangkan waktu dan bersemangat untuk mengikuti bimtek ZI untuk membawa peradilan agama menjadi Peradilan Agama yang excellent .

“Saya minta kepada seluruh satker yang diusulkan dalam ZI untuk mempersiapkan strategi dan mempelajari dengan baik tentang ZI, salah satunya yaitu melakukan studi banding dengan satker yang sudah berhasil meraih ZI dengan predikat WBK/WBBM. Saya Juga minta para PTA yang ikut bimtek untuk melakukan evaluasi kepada satker di wilayahnya masing-masing yang diusulkan masuk dalam ZI,” ujar Aco Nur yang didampingi para pejabat eselon II dan III Ditjen Badilag.

Sementara Agus Uji Hantara menjelaskan tentang strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM. menurutnya ada lima strategi dalam pembanguna ZI. Pertama, Mindset/Culturset & Komitmen. Komiteman nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, Kemudahan, kecepatan, transparansi pelayanan. Menyediakan fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat hospitallitty untuk kepuasan publik. Ketiga, Progra yang menyentuh masyarakat. Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Keempat, Monitoring dan Evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan. Kelima, Manajemen Media. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Agus juga menuturkan dalam Reformasi birokrasi dan pembangunan ZI terdapat 3 budaya yang akan dicapai. Yang pertama yaitu budaya integritas tinggi. “Jangan sampai ada pelayanan yang tidak jelas, diskriminasi dan apakah masih ada calo di dalam pengadilan. Dalam Budaya integritas tinggi semua personil pengadilan harus menjunjung itu. Nilai-nilai organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan juga di Ditjen Badilag diimplementasikan,” ujarnya.

Kemudian yang kedua adalah budaya kinerja tinggi. Capai-capaian kinerja kita harus tinggi dengan capaian indikator kinerja utamanya. “Saya lihat tahun kemarin evaluasi akuntabilitas kinerja maupun evaluasi Reformasi Birokrasi di PA dan PTA kinerjanya luar biasa tinggi. Rata-rata di PA sudah mendekati 90% tingkat penyelesaiannya,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga adalah budaya melayani dengan baik. Pelayanan peradilan yang baik di PTA maupun di PA.”Pelayanan peradilan yang baik selain kepada publik juga kepada stakeholder di Pengadilan Agama,”tuturnya.

Agus juga meminta apa yang telah ia paparkan agar dibaca dan dipelajari. “Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki Republik ini menjadi lebih baik, peradilan yang agung dan peradilan yang cepat dan moderen ini bisa terwujud,”pungkasnya.(RA)

Jakarta – Humas MA: Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung ke-13 telah memasuki masa pensiun pada 30 April 2020 lalu. Pria asal Pare Pare ini memimpin Mahkamah Agung dalam dua periode, yaitu periode 2012-2016 dan periode 2016-2020. 

Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Agung telah berhasil  dalam banyak hal, dan yang paling mengena kepada masyarakat adalah bahwa Prof Hatta telah mengubah paradigma penyelenggaraan peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, dari manual ke digital, era yang dicanangkan itu disebut sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah e-court, e-summons, e-filling, e-litigation, dan aplikasi elektronik lainnya di mana masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan hasilnya bersama.

Selain itu dalam bidang manajemen penanganan perkara, di bawah kepemimpinan Prof. Hatta, Mahkamah Agung berhasil membangun sistem kamar dan mengikis sisa perkara di Mahkamah Agung, dari jumlah 10.112 perkara pada tahun 2012 hingga hanya 217 perkara pada tahun 2019. Dalam bidang teknis, Mahkamah Agung banyak melakukan pembaruan hukum acara antara lain dalam gugatan sederhana, prosedur mediasi di pengadilan, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan keberatan terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penanganan tindak pidana korporasi.

Dalam bidang non teknis, laporan keuangan Mahkamah Agung berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut, hampir 100 % satuan kerja pengadilan di Indonesia telah mendapatkan akreditasi penjaminan mutu pengadilan, dan 70 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta masih banyak capaian dan penghargaan lainnya.

Selama kepemimpinannya, Hatta Ali mendapatkan beberapa anugerah di antaranya sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2018” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga anugerah sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2019” dari Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, pada pidato perdananya, Rabu 13 Mei 2020 lalu, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung Terpilih ke 14 menyampaikan terima kasihnya kepada Hatta Ali atas semua capaian yang telah diraihnya dan bertekad akan meneruskan itu semua. “Dalam kesempatan ini, kita seluruh warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau dan sejarah akan mencatat dengan tinta emas seluruh pengabdian yang telah beliau sumbangkan untuk lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sebagai “Bapak Pembaruan Peradilan Indonesia”. Semoga kita semua dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian dan keberhasilan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan beliau,” harap Dr. Syarifuddin.

Dr. Syarifuddin menambahkan bahwa tanggal 30 April 2020 yang lalu, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. telah menyelesaikan masa tugasnya dan memasuki masa purnabakti. Namun karena adanya pandemi Covid-19, seluruh acara yang telah kita agendakan dan telah kita susun dengan baik untuk melepas beliau, terpaksa gagal dilaksanakan. “InsyaAllah jika pandemi Covid-19 telah berakhir kita akan melepas beliau dengan acara wisuda purnabakti,” ujarnya.

Terima kasih Prof. Hatta atas semua daya upaya, kerja keras, doa, ide, dan kemajuan untuk peradilan Indonesia, semoga Tuhan membalasnya dengan kebaikan berlipat. Jasamu abadi, Bapak. (azh/RS/photo:PN)

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH., menyampaikan pidato perdananya pada Rabu (13/5) setelah seminggu sebelumnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam acara penyampaian pidato yang bisa disaksikan oleh seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming ini,  Dr. syarifuddin didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Biro Hukum dan Humas.

Dalam pidatonya, pria kelahiran Baturaja tahun 1954 itu mengungkapkan banyak hal, di antaranya yaitu visi misi Mahkamah Agung,  beberapa pekerjaan rumah, imbauan kepada warga peradilan agar tidak alergi terhadap pengawasan, serta harapan agar pandemi Covid-19 ini tidak menurunkan semangat bekerja semua pihak. Dalam kesempatan yang sama, Alumnus UII Yogyakarta itu menjelaskan tentang peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menurutnya bukan hanya harus cepat tetapi juga harus tepat.

Dalam pelaksanaan core business Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara dilakukan dengan penataan dan pembinaan administrasi dan teknis yudisial. Terkait ini, Dr. Syarifuddin mengibaratkan seperti anatomi sungai, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Di hulu, penataan dan pembinaan dilakukan dengan peningkatan akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu dengan peningkatan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan di tingkat pertama, serta terus melakukan pembaruan hukum acara untuk menjamin terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di level tengah, penataan dan pembinaan penanganan perkara dilakukan   dengan   pengefektifan   fungsi   pengadilan   tingkat banding, sehingga sedapat mungkin perkara selesai  di tingkat judex facti, dengan penjatuhan putusan dan penetapan yang dapat menyeimbangkan antara pemenuhan rasa keadilan, jaminan kepastian hukum, dan pemberian kemanfaatan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengadilan tingkat banding untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan ini, sesuai dengan amanat cetak biru terkait sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi.

Di hilir atau muara, penataan dan pembinaan dilakukan dengan pengembalian kedudukan Mahkamah Agung sesuai hakikatnya sebagai judex juris, dengan penguatan pelaksanaan sistem kamar dan pemberdayaan pemilahan perkara.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang Paraiaman tersebut menambahkan bahwa bstiap tahun perkara yang masuk ke Mahkamah Agung terus meningkat. Pada tahun ini, hingga tanggal 30 April 2020 kinerja penanganan  perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Kamar Perdata

Tercatat jumlah perkara perdata yang masuk mencapai 2.808 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 2.812 perkara, diputus sebanyak 1.375 perkara dan terdapat 17,03% perkara belum diminutasi.

2. Kamar Pidana

Tercatat jumlah perkara pidana yang masuk mencapai 2.364 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 2.577 perkara, diputus sebanyak 1.455 perkara dan terdapat 64,73% perkara belum diminutasi.

3. Kamar Agama

Tercatat jumlah perkara agama dan jinayat yang masuk mencapai 426 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 623 perkara, diputus sebanyak 314 perkara dan terdapat 2,93% perkara belum diminutasi.

4. Kamar Militer

Tercatat jumlah perkara militer yang masuk mencapai 115 perkara, diputus sebanyak 47 perkara dan terdapat 4,39% perkara belum diminutasi.

5. Kamar Tata Usaha Negara

Tercatat jumlah perkara tata usaha negara yang masuk mencapai 2.802 perkara, diputus sebanyak 1.644 perkara dan terdapat 10,92% perkara belum diminutasi.

Hingga 30 April 2020, keseluruhan beban perkara Mahkamah Agung mencapai 8.732 perkara dan baru diputus sebanyak 55,37% dengan sisa perkara sejumlah 3.897 perkara.

 

PANDEMI COVID-19 AGAR TIDAK MENGHALANGI KINERJA

Pada kesempatan tersebut, Dr. Syarifuddin menjelaskan bahwa sebagaimana dipahami bersama, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Untuk itu, Ia perintahkan kepada semua pimpinan satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan memperhatikan pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 berikut perubahannya di satuan kerjanya masing-masing, yang telah 3 kali diperpanjang, terkahir dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2020.

Selain itu, kondisi penanganan perkara Mahkamah Agung juga dipengaruhi oleh jumlah hakim agung yang mengalami penurunan, karena memasuki masa purnabakti atau karena telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, rekrutmen hakim agung pengganti tidak memenuhi kebutuhan yang diminta, apalagi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan menurut Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu sebanyak 60 orang.

Oleh karena itulah beban kerja hakim agung yang ada sudah over kapasitas, maka perlu diupayakan agar setiap hakim agung dibantu oleh tenaga profesional dari kalangan hakim tingkat banding paling tidak 2 orang hakim tingkat banding sebagai hakim pemilah perkara. Peran tenaga  profesional  yang  membantu  hakim  agung  ini  sesuai  dengan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, yaitu perlunya dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim, yang mempunyai tugas antara lain melakukan penelusuran literatur serta membuat memorandum hukum untuk keperluan hakim.

Penyelenggaraan peradilan di semua tingkat peradilan tersebut dilaksanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tidak hanya berlandaskan pada adagium justice delayed is justice denied, tetapi juga pada adagium justice rushed is justice crushed. Artinya, penyelenggaraan peradilan tidak hanya harus cepat tetapi juga harus tepat, yang putusan atau penetapannya tidak hanya dapat diterima oleh common sense atau akal sehat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada hati nurani.

 

BUTUH EXTRA EFFORT

Daftar panjang pekerjaan rumah tersebut, Dr. Syarifuddin mengatakan memerlukan extra effort yang untuk itu perlu juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan. Untuk itu, Mahkamah Agung akan terus mendorong penyelesaian perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung serta merealisasikan peningkatan remunerasi ASN peradilan yang sedang dalam tahap pembahasan rancangan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Disamping itu, Mahkamah Agung juga mendorong perbaikan tunjangan pensiun hakim dengan hak tunjangan pensiun sebagai pejabat negara.

Di akhir pidatonya, Dr. Syarifuddin mengajak warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia untuk kembali bahu-membahu, merapatkan barisan, meluruskan niat, dan membulatkan tekad, untuk memberikan pengabdian terbaik kita bagi pembangunan hukum dan peradilan Indonesia, menuju terwujudnya Peradilan Indonesia yang agung, sekalipun di tengah pandemi Covid 19. (azh/RS/photo:DS)

Jakarta – Humas: Pengurus Pusat Ikatan Hakim (PP IKAHI) mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dengan membagikan paket sembako kepada seluruh tenaga Honorer, Office Boy, Security dan Teknisi yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, pada hari Kamis, (14/5).

Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Lantai 2, Gedung Tower Mahkamah Agung ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M Syarifuddin, S,H., MH dan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H,  selaku pelindung PP IKAHI, serta para Ketua Kamar MA selaku pensehat PP IKAHI, Ketua Umum PP IKAHI Dr. H. Suhadi, S.H., MH dan para pengurus pusat IKAHI lainnya.

Ketua umum PP IKAHI, Suhadi mengatakan bahwa kegiatan Bakti Sosial PP IKAHI tahun ini terasa sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung di negara kita bahkan sebagian besar dunia, sehingga kegiatan penyerahan bantuan dilakukan dengan cara sederhana dengan memperhatikan protokol dan aturan penanganan Covid-19.

“meskipun demikian, kami mengucapkan terimakasih kepada para anggota IKAHI yang telah berpartisipasi, karena sesungguhnya PP IKAHI hanya menyalurkan bantuan dari para anggota dan donatur, untuk itu kita berdoa semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua” ujarnya.

Suhadi juga menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung bahwa tahun ini PP IKAHI menyalurkan bantuan berupa sembako sebanyak 1300 paket kepada para penerima yang telah dilakukan pendataan sebelumnya. “Alhamdulillah Yang Mulia Bapak Ketua MA, ini merupakan kegiatan rutin kita setiap tahun dan kali ini paket yang diterima berupa beras, gula dan minyak goreng. Semoga bermanfaat bagi para saudara-saudara kita yang menerima,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IKAHI memohon Bapak Ketua Mahkamah Agung berkenan memberikan secara simbolis bantuan kepada setiap perwakilan. Sedangkan bagi penerima lainnya lanjut Suhadi, akan diambil oleh masing-masing perwakilan. “terimakasih atas perkenan Yang Mulia untuk menyerahkan secara simbolis kepada para perwakilan penerima paket dari IKAHI,” pungkasnya.

Bakti Sosial Dharmayukti Karini

Sebelumnya, di lantai yang sama, Pengurus Pusat Dharmayukti Karini mengadakan kegiatan serupa yaitu penyerahan bantuan paket sembako kepada seluruh tenaga Honorer, Office Boy, Security dan Teknisi yang berada di lingkungan Mahkamah Agung yang juga dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung beserta pimpinan dan para hakim agung serta para pengurus pusat Dharmayukti Karini.

Dari pantauan, ruangan yang bersebelahan dengan PP IKAHI tesebut terlihat tumpukan sembako yang yang telah dipacking dengan kardus-kardus dan siap untuk didistribusikan kepada penerima sejumlah lebih kurang 1600 paket sembako.

Sama halnya dengan kegiatan PP IKAHI, kegiatan bakti sosial Dharmayukti Karini kali ini tidak dilakukan dengan acara seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. (Abdurrahman Rahim / foto pepy)

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Dr. Syarifuddin, SH., MH, menyampaikan pidato perdananya pada Rabu pagi, 13 Mei 2020 di Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada pidato yang disaksikan oleh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui siaran langsung di channel youtube Mahkamah Agung tersebut, Dr. Syarifuddin menyampaikan banyak hal, salah duanya adalah visi-misi Mahkamah Agung yang telah ditetapkan, akan tetap menjadi landasan berpijak dalam melakukan pembangunan jiwa dan fisik peradilan Indonesia dan juga imbauan kepada warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan agar tidak alergi terhadap pengawasan.

Dalam hal pembangunan jiwa peradilan, Dr. Syarifuddin menyampaikan akan dilakukan dengan terus meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan, dengan penegakan dan pengefektifan pelaksanaan paket kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. “Untuk itu saya tekankan kepada setiap pejabat baik dari Mahkamah Agung maupun dari tingkat banding, dalam melakukan kunjungan ke daerah untuk pembinaan maupun pengawasan, agar menerapkan ketentuan baku badan pengawasan yang telah saya bangun ketika saya masih menjadi Kepala Badan Pengawasan, agar jangan memberatkan Obrik atau Obyek Pemeriksaan,” kata Dr. Syarifuddin yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan dan Ketua Muda Pengawasan tersebut.

Dr. Syarifuddin menambahkan,  khusus kepada Badan Pengawasan, Ia minta agar 20 orang yang telah dilatih sebagai misterious shopper dan unit pemberantasan pungli terus digalakkan menjalankan salah satu metode pengawasan tersebut setiap hari, dengan menggunakan manajemen resiko. Di samping itu, karena luasnya rentang kendali, Ia juga minta kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung di daerah, agar meningkatkan peran dalam pengawasan dan pembinaan di daerahnya masing-masing, agar seluruh permasalahan yang ada pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum pengadilan tingkat banding diselesaikan terlebih dahulu oleh pimpinan pengadilan tingkat banding. Pimpinan pengadilan tingkat banding lah yang meneruskan permasalahan ke Mahkamah Agung, bila memang tidak dapat diselesaikan di tingkat banding. Berdayakan secara maksimal adanya hakim pengawas daerah di tingkat banding di bawah koordinasi wakil ketua pengadilan tingkat banding sebagai koordinator pengawasan, manfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebaik mungkin untuk pengawasan dan pembinaan.

Selain itu, menurut Dr. Syarifuddin perlu pula dikaji secara mendalam di Mahkamah Agung, untuk menghidupkan kembali hakim agung pengawas daerah di bawah koordinasi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, terutama dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar tidak mengganggu penyelesaian perkara. Namun demikian harus diingat pula, apapun bentuk dan metode pengawasan yang dilakukan, jangan sampai mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya kepada aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan saya minta agar tidak alergi dengan pengawasan, karena bagi yang  tidak mau diawasi, justru perlu dicurigai, dengan semboyan “yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa dibina dibinasakan saja”.

Pada kesempatan yang sama, terkait pembangunan fisik peradilan Indonesia, Dr. Syarifudin menyampaikan akan dimulai dari hal yang mendasar, yaitu pembaruan struktur kelembagaan Mahkamah Agung melalui restrukturisasi dan reorganisasi Mahkamah Agung, perbaikan infrastruktur peradilan, serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan dan pelayanan masyarakat pencari keadilan. (azh/RS/photo:DS)

Jakarta – Humas MA: Pasca pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025, pagi ini (13/5) Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH, menyampaikan pidato perdananya di ruang Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Pidato itu disampaikan Dr. Syarifuddin di hadapan seluruh Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia, warga peradilan dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan secara langsung melalui siaran di channel Youtube Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kepala Biro Hukum dan Humas.   

Dalam acara yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol pencegahan covid-19 tersebut, Dr. Syarifuddin menyampaikan bahwa Kamis tanggal 30 April 2020 yang lalu menjadi tonggak sejarah bagi dirinya bahwa ia diamanahkan sebuah tanggung jawab besar untuk memimpin lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman.

Terkait hal tersebut Dr. Syarifuddin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan kehormatan kepadanya untuk memimpin Mahkamah Agung dan badan peradilan Indonesia. Pria kelahiran Baturaja tersebut menyatakan bahwa Ia bukan merupakan sosok yang terbaik dari para Hakim Agung yang lain, apalagi bila dibandingkan dengan Ketua Mahkamah Agung terdahulu, namun mantan Katua Kamar Pengawasan tersebut percaya dan yakin apabila semua pihak bersatu padu, bahu-membahu, bekerja keras dengan ikhlas karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung” akan dapat tercapai sebelum tahun 2035, lebih cepat dari yang direncanakan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Syarifuddin menyampaikan paradigma Mahkamah Agung pada periode 2020-2025 ini adalah keberlanjutan dan kesinambungan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 dan percepatan pencapaian visi mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. “Visi-misi Mahkamah Agung yang telah ditetapkan, akan tetap menjadi landasan kita dalam berpijak untuk melakukan pembangunan jiwa dan fisik peradilan Indonesia,” tegas Dr. Syarifuddin.

Lebih lanjut Dr. Syarifudin mengatakan dalam pidatonya bahwa era peradilan satu atap yang merupakan amanat reformasi bidang kekuasaan kehakiman, telah mengukuhkan kemandirian peradilan sebagai salah satu syarat negara demokrasi. Tugas besar lain bagi Mahkamah Agung pada periode ini adalah untuk tetap menjaga dan memantapkan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Untuk itu, Dr. Syarifuddin menegaskan bahwa Mahkamah Agung selalu terbuka akan segala masukan maupun kritik terhadap peradilan, menyambut baik segala upaya berbagai pihak yang turut memikirkan dan mencintai keadilan, untuk bersama-sama membangun peradilan. Mahkamah Agung juga membuka lebar pintu kerja sama dan peran serta dari semua pihak khususnya dari kementerian dan lembaga negara, penegak hukum, para akademisi dan praktisi hukum, serta lembaga masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia peradilan dan mewujudkan peradilan yang agung.

Meskipun begitu, pada kesempatan tersebut pula Dr. Syarifudin  menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung menolak segala bentuk campur tangan dan upaya-upaya mengubah konsep peradilan satu atap yang telah susah payah dibangun dan terus menunjukkan hasil positif ini. (azh/RS/photo:DS)

Dirjen Badilag membuka Fit & Proper Test secara virtual

Efektif dan Efisien

Kegiatan ini adalah pelaksanaan anggaran belanja negara melalui DIPA Badilag Tahun 2020 yang mengalokasikan anggaran Fit and Proper Tes calon pimpinan pengadilan Agama Tahun 2020 sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dengan dana sebesar itu, Ditjen Badilag dituntut untuk memberi solusi atas kekosongon sejumlah pimpinan dari 412 satuan kerja tingkat pertama dan 29 satuan kerja tingkat banding.

Kegiatan hari ini yang diikuti 202 peserta, hanya menghabiskan anggaran sebesar RP.478.550.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau rata-rata Rp.2.369.059 untuk setiap peserta. Masih tersisa RP.721.450.000 yang bisa digunakan untuk Fit anf Proper Test calon pimpinan tahun ini, baik untuk PTA, PA Kelas IA, atau bahkan menambah lagi calon pimpinan pengadilan Kelas IB dan Kelas II.

Sebagai perbandingan, Tahun 2019, setiap peserta menghabiskan Rp.4.903.972 setiap orang, artinya, proses seleksi yang dilakukan secara virtual ini dapat menghemat sebesar 52,7 % anggaran, itupun belum termasuk anggaran transportasi yang dikeluarkan peserta pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Ini berarti, Badilag berhasil mengembangkan salah satu prinsip Smart and Prosperity, yang memudahkan peserta.

Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. mengambil kebijakan yang tidak biasa, jauh sebelum issu covid 19 melanda Indonesia, telah memutuskan untuk melakukan terobosan dengan menyelenggarakan Profile Assessment dan Fit and Proper Test secara virtual. Kebijakan ini menghemat anggaran negara yang tidak sedikit, dan ditaksir mendekati millyaran rupiah dari asumsi transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta, panitia, dan penguji selama kegiatan berlangsung seandainya dilakukan secara manual.  

Setali tiga uang, PPSDM Consultant sebagai penyedia jasa Assessment mendapat apresiasi dari dari beberapa pihak berkat pemberitaan yang menyebutkan Ditjen Badilag berhasil melakukan virtual assessment sebanyak 202 orang dengan assessor PPSDM Consultant. Seluruh hasil assessment tersebut telah diterima oleh badilag pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020.

9 Penguji, 202 Peserta, 162 Sesi

Seluruh Peserta yang terdiri dari 86 Capim kelas IB dan 116 CAPIM kelas II akan mengikuti wawancara jarak jauh dalam ujian kompetensi tehnis dan kompetensi manajerial dari 177 satuan kerja, yang bertebaran di seluruh Indonesia, dari MS Sabang s.d PA Merauke, dari PA.Tahuna s.d PA Ruteng.

Peserta dibagi menjadi 18 Kelompok dan terjadwal mengikuti wawancara dalam 162 sesi, dengan 9 penguji dalam waktu 4 hari, dari hariSenin tanggal 11 Mei 2020 s.d Kamis tanggal 14 Mei 2020.

Adapun tim penguji dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

  1. Dirjen Badilag MARI dengan Materi : Visi, Misi dan Kebijakan MARI.
  2. Kepala Badan Pengawasan MARI dengan materi: Managemen Pengawasan Peradilan.
  3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MARI dengan Materi : Managemen Pengembangan Kediklatan Tenaga Teknis dan Tenga Non Teknis.
  4. KPTA DKI Jakarta dengan Materi: Hukum Acara Peradilan Agama, Gugatan Sederhana, dan Hukum Acara Jinayah di Aceh.
  5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag dengan materi : Managemen Pembinaan dan Pengembangan SDM
  6. Sekretaris Ditjen Badilag dengan Materi : Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Badilag.
  7. Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag dengan materi: Kebijakan Administrasi Peradilan.
  8. Panitera Muda Agama MARIdengan Materi : Hukum Keluarga dan Perdata Sosial, meliputi Bidang Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah.
  9. Hakim Yustisal MA dengan materi: Membaca Kitab.

Formasi Pimpinan Peradilan Agama

Ketua Panitia Fit & Proper Test, Dr. Sultan, S.H., M.H. yang juga merupakan Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag dalam laporannya mengatakan bahwa, data dari Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKEP) menunjukkan bahwa saat ini terdapat sejumlah jabatan pimpinan Pengadilan dari Kelas IB dan kelas II yang lowong, pelaksanaan Fit and Proper Test ini, diharapkan dapat mengisi abatan-jabatan yang lowong tersebut.

Dari data SIKEP tersebut diketahui Ada 4 KPA kelas IB yang lowong, 16 lainnya harus dimutasi tahun 2020 ini karena terhalang kenaikan pangkat oleh kelas pengadilan. Dengan demikian, secara prediktif, harus dipersiapkan 20 KPA Kelas IB. Pengisian 20 KPA IB itu, meniscayakan lowongan WKPA Kelas IB bertambah menjadi 20, karena KPA diambil dari WKPA dengan kelas yang sama. Dengan demikian, WKPA IB yang sedang kosong berjumlah 74 ditambah 20 lainnya yang harus dimutasi, sehingga organisasi membutuhkan 94 orang sebagai WKPA Kelas IB.

Pada Pengadilan Agama Kelas II saat ini, terdapat 9 Jabatan Ketua yang lowong, 3 lainnya harus dimutasi ke Pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi agar bisa naik pangkat, dan 86 KPA Kelas II terbaik, sedang berjuang naik jabatan menjadi WKPA Kelas IB yang sebentar lagi akan diuji. Jika setengah dari 86 KPA Kelas II ini lulus menjadi CWKPA Kelas IB, menyebabkan kekosongan KPA Kelas II menjadi 55. Mengisi 55 KPA Kelas II yang lowong itu, menyebabkan kekurangan WKPA Kelas II mejadi 127 karena saat ini saja sudah terdapat 72 jabatan WKPA Kelas II yang lowong. (sp/ahb)

Kisaran|pa-kisaran.go.id (8/5)

Jumat, 8 Mei 2020, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kisaran mengikuti Rapat Pembinaan yang dilakukan oleh PTA Medan dengan Pengadilan Agama se Sumatera Utara, berhubung karena pencegahan penyebaran corona virus deasesas (covid 19) Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan virtual meeting. Pelaksanaan rapat dimulai pukul 14.00 Wib dengan dibuka oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan yang secara langsung dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Dalam acara rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan menyampaikan salam kepada seluruh peserta rapat dan memperkenal diri karena sebagaian warga Pengadilan Agama se Sumatera Utara masih ada yang belum kenal dengan beliau, terutama Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berasal dari luar Sumatera Utara dan baru bertugas di lingkungan Pengadilan Agama se Sumatera Utara berhubung beliau baru bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Medan yang sebelumnya bertugas di Mahkamah Syariyah Propinsi Nangroe Aceh Darusalam.

Dalam kesempatan ini  Ketua Pengadilan Tinggi Agama secara tegas disampaikan kepada peserta rapat komitmen  yang harus diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Pengadilan Agama se Sumatera Utara yaitu memajukan Pengadilan Agama se Sumatera Utara secara bersama-sama dengan mengagendakan program-program prioritas yang harus diwujudkan 100 hari ke depan di sumatera utara yaitu :

  1. Peningkatan SIPP di Pengadilan Agama se Sumatera Utara dan diupayakan tidak ada lagi Pengadilan Agama se Sumatera Utara yang peringkat dibawah 50.
  2. Peningkatan publikasi putusan, dalam bulan ini seluruh Pengadilan Agama se Sumatera Utara sudah 100%
  3. Peningkatan kinerja Triwulan dengan harapan seluruh Pengadilan Agama tidak ada lagi peringkat  diatas 100
  4. Peningkatan Pengelolaan website, Pengelolaan website diupayakan nilai minimal 75 dan selalu mengupdate berita pada websitenya masing-masing dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Badan Peradilan Agama.
  5. Melakukan pendampingan ZI kepada pengadilan Agama yang ditunjuk  di wilayah Sumatera Utara.

Setelah penyampaian program tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan membuka ruang Tanya jawab dan penyampaian tanggapan  dari beberapa Pengadilan dan termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Kisaran, selesai penyampaian tanggapan pada pukul 15.30 acara rapat selesai yang ditutup dengan doa yang di pimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan. (ShLn)