Selamat Datang di Websait Pengadilan Agama Kisaran, silahkan blok tulisan yang akan dibaca   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Websait Pengadilan Agama Kisaran, silahkan blok tulisan yang akan dibaca

admin-pasumut

Pengadilan Agama Kisaran pada Senin siang (11/12/2018) melaksanakan sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di aulia Pengadilan Agama Kisaran. Acara sosialisasi ini diikuti oleh ketua beserta wakil, panitera, sekretaris, beberapa orang hakim, serta honorer yang bertugas di meja pelayanan.

Ketua Drs. H. Alimuddin, SH., MH dalam sambutannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Dengan mengunakan proyektor, sosialisasi PTSP tersebut dipaparkan langsung oleh Drs. Khairuddin, MH (hakim). Dalam penjelasannya beliau mengawali dengan latar belakang implementasi PTSP di Pengadilan Agama Kisaran. “PTSP ini berdasarkan  Surat Edaran Dirjen Badilag nomo 1403.b tahun 2018 tentang pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu” ujar beliau.

Lebih lanjut Khairuddin menjelaskan tentang Penyelenggaraan PTSP yang melibatkan seluruh pejabat, mulai dari Ketua hingga Panitera Muda dan Kasubbag. “Pengarah PTSP dijabat langsung oleh Ketua Pengadilan, sedangkan Penanggung jawabnya dijabat oleh Panitera dan Sekretaris”, Jelas beliau.

Usai pemaparan dan tanya jawab, acara yang dipandu oleh Drs. Muslim, SH., MA (wakil ketua) ini ditutup menjelang shalat Ashar.

Pada hari Senin, 3 Desember 2018, ketua Pengadilan Agama Kisaran, Drs. H. Alimuddin, SH., MH menghadiri acara penutupan klinis hukum mahasiswa Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Kisaran. Acara penutupan dilaksanakan di aula Pengadilan Agama Kisaran mulai pukul 09.00 WIB.

Acara yang dibawakan oleh Widia Vitaloka Siregar dari Program Hukum Ekonomi Islam (HES) tersebut dihadiri oleh seluruh mahasiswa peserta klinis, dekan, ketua Program Studi AHS, serta perwakilan tata usaha IAIDU. Dekan Taufik, S.Ag., MA dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pengadilan Agama Kisaran sehingga kegiatan klinis hukum tahun ini berjalan lancar. Beliau juga mohon doa karena Fakultas Hukum tahun ini dengan dalam proses mendapatkan akreditasi B. “Kami mohon do’anya semoga fakultas kami bisa mendapat akreditasi B”, ujar beliau dalam sambutannya.

Ketua yang didampingi oleh sekretaris PA Kisaran, Joni, S.Ag dalam arahannya juga menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memilih Pengadilan Agama Kisaan sebagai tempat klinis hukum. Lebih lanjut beliau juga memberi motivasi dan semangat kepada para mahasiswa agar lebih percaya diri sebagai mahasiswa fakultas Hukum IAIDU dengan mencontohkan bahwa sudah ada alumni IAIDU yang diterima sebagai cakim (calon Hakim) di Mahkamah Agung. “Harus lebih semangat belajar, karena tahu lalu ada lulusan IAIDU yang diterima sebagai cakim”, ujar beliau dalam bimbingannya.

Menjelang penutupan acara, mahasiswa peserta klinis memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih berupa ambal (karpet). Acara penyerahan hadiah itu disampaikan oleh dekan dan diterima langsung oleh ketua Pengadilan Agama Kisaran. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan do’a oleh Rizki Hidayat Daulay dari Program Hukum Keluarga Islam (AHS).

Kamis,29/11/2018. Upacara peringatan HUT KORPRI ke 47 Tahun berbeda dengan upacara peringatan hari-hari besar nasional sebelumnya. Kali ini bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Ketua PA-Kisaran Bapak Drs, Muslim, SH, MH. menggantikan Ketua PA-Kisaran Bapak Drs. H. Alimuddin, SH, MH.  yang pada waktu bersamaan memenuhi undangan Bupati Asahan mengikuti upacara peringatan HUT KORPRI di halaman Kantor Bupati Kabupaten Asahan.

Upacara HUT KORPRI ke 47 Tahun ini berlangsung dengan khidmat, dimulai pada pukul 08.00 WIB di halaman kantor Pengadilan Agama Kisaran, dengan peserta upacara dihadiri oleh Hakim dan Pegawai tetap maupun tidak tetap. Adapun Mahasiswa IAIDU Asahan yang sedang melakukan klinis hukum juga turut mengikuti dalam upacara HUT KORPRI di PA-Kisaran tersebut, dan juga berpartisipasi sebagai penggerek bendera upacara.

Diawali dengan pembacaan tata tertib acara yang dibawakan oleh Protokol upacara (Humala Pontas, SHI). Komandan upacara (Joni,S.Ag) melaporkan kepada Inspetur Upacara bahwa upacara sudah siap untuk dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan upacara peringatan HUT Korpri dilanjutkan dengan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Kurniawan, S.Kom, dan pembacaan Panca Prasetya KORPRI (Rosmintaito, S.Ag) diikuti seluruh peserta upacara, serta dilanjutkan dengan pembacaan teks pancasila yang diikuti oleh peserta upacara oleh Inspektur Upacara.

Tema peringatan KORPRI yang ke 47 Tahun adalah “Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa”. Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar KORPRI atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, kepada negara dan kepada masyarakat. Peringatan HUT KORPRI harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Serta harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia.

Sebagai penutup upacara HUT KORPRI, acara ditutup dengan pembacaan Doa yang dibawakan oleh Syawaluddin Nasution, SHI.

Ketua PA-Kisaran beserta Hakim dan seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap memperingati Maulid Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam di Mushola Kantor Pengadilan Agama Kisaran. Dengan melaksanakan sholat Ashar berjamaah terlebih dahulu, tertib acara yang dibawakan langsung oleh Sekretaris PA-Kisaran (Joni, S.Ag), kemudian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Alqur’an yang dibacakan ibu Hakim Nurul Fauziah, MH.

Kata sambutan ketua BKM Mushola PA-Kisaran Bapak Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH. beliau menyampaikan “Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pengajuan kepada semua pegawai PA-Kisarandan juga dapat meningkatkan SDM Pegawai menjadi lebih religius dan Islami. Ketua BKM juga menegaskan bahwa Mushola tidak hanya dimaksudkan sebagai ibadah tetapi juga Mushola sebagai “Learning Centre” (Pusat Pembelajaran) agama yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Lalu dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua PA-Kisaran Bapak Drs. H. Alimuddin, SH. MH

Dengan adanya peringatan maulid ini diharapkan kepada kita dapat mentauladani sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dapa kita aplikasikan dalam tingkah laku kita seperti Siddik, Amanah, Tablig dan Fatonah. Juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya terutama sholat lima waktu.

Acara memperingati Maulid Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diisi dengan kegiatan pemberian Piagam Penghargaan pemilihan penyampai ceramah terbaik kepada pegawai honorer, terpilih sebagai Juara I adalah Ahmad Afandi, Juara II adalah Paisal Riza Rawi, dan Juara III adalah Khairul Muhadi.

Kegiatan maulid Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dilanjutkan dengan makan bersama sembari menonton film animasi Inpirasi Islami dan ditutup dengan Doa oleh Bapak Mhd. Ghozali, SHI

 

 

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran
B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran

Pengadilan Agama Kisaran pada hari ini, senin 12 Nopember 2018 melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari tanggal 10 Nopember hari Sabtu kemarin. Upacara peringatan tersebut laksanakan di halaman gedung kantor Pengadilan Agama Kisaran.

Upacara yang dipimpin oleh Khairul Muhadi (PPNPNS)  ini dimulai pukul 08.30 WIB, dan dihadiri oleh hakim, pegawai, honorer serta mahasiswa klinis hukum dari Universitas Agama Islam Daarul Ulum. Dengan menggunakan jas almamater biru, mereka tampak berbaris rapi di sisi kanan pemimpin upacara.

Yang bertindak sebagai pemimpin upacara kali ini adalah Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH (hakim). Beliau ditunjuk sebagai pemimpin upacara karena Ketua dan wakil ketua sedang menghadari acara di Medan. Dalam amanatnya,   Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH membacakan pidato/amanat Menteri Sosial RI Agus Gumiwang.

Dengan tema “Semangat Pahlawan di Dadaku”, Menteri Sosial melalui amanat yang dibacakan pembina upacara tersebut berpesan agar Peringatan Hari Pahlawan ini bukan sebatas prosesi, tetapi harus digali substansinya. Beliau juga mengajak Pemuda Indonesia untuk menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing.  “Negeri ini butuh pemuda yang kokoh dengan jati dirinya, mempunyai karakter lokal yang luhur percaya diri dan peka terhadap masalah sosial”, pesan Menteri Sosial.

 

Upacara kemudian diakhiri dengan Pembacaan do’a oleh Mhd. Ghozali, S.Hi (hakim). Dalam do’anya beliau memohonkan ampunan dan balasan syurga atas keikhlasan para pahlawan Indonesia.

Sebanyak 52 orang mahasiswa Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) melaksanakan klinis hukum di Pengadilan Agama Kisaran. Rombongan mahasiswa tersebut di terima langsung oleh ketua, Drs. H. Alimuddin, SH., MH.

52 mahasiswa yang mengikuti klinis hukum tersebut berasal dari 2 program studi, yaitu Program Hukum Keluarga Islam (AHS) dan Program Hukum Ekonomi Islam (HES) di semester ganjil tahun ajaran 2018/2019.

Acara penerimaan mahasiswa klinis tersebut dilaksanakan di ruang sidang II yang dihadiri oleh ketua yang didampingi oleh Joni, S.Ag (sekretaris PA. Kisaran), Taufik, S.Ag., MA (Dekan Fakultas Syari’ah), serta seluruh mahasiswa peserta klinis hukum.

Taufik, S.Ag., MA dalam pengantarnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua Pengadilan Agama Kisaran karena telah menerima mahasiswa untuk klinis hukum di Pengadilan Agama Kisaran. Beliau juga menyampaikan bahwa klinis tahun pada tahun-tahun yang lalu berjalan dengan baik sehingga beliau berharap tahun ini juga berjalan dengan baik.

Ketua Pengadilan Agama Kisaran dalam acara tersebut dalam sambutan dan arahannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada IAIDU karena telah mempercayakan mahasiswanya mengadakan klinis hukum sejak beberapa tahun yang lalu. “Adik-adik mahasiswa kami terima dengan baik disini dan tentunya kami berharap adik-adik dapat mengikuti segala aturan yang ada di Pengadilan Agama Kisaran”, Ujar beliau.

Ketua Pengadilan Agama Kisaran kembali menggelar rapat koordinasi bulanan (rakor) bersama seluruh hakim dan pegawai. Rakor bulan Nopember ini dilaksanakan di ruang sidang II pada hari jum’at (02/11/2018) yang lalu pada pukul 14.00 WIB.

Sebagaimana biasa, rapat yang dibawakan oleh Drs. Muslim. SH., MA (wakil ketua) tersebut dimulai dengan progres penyelesaian temuan dari hasil rapat koordinasi sebelumnya. Panitera dan sekretaris secara bergantian menjelaskan hasil dan kendala dalam menyelesaikan temuan-temuan tersebut.

Usai mendengar penjelasan dari panitera dan sekretaris, wakil ketua memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan berbagai kendala dalam melaksanakan tugas. Beberapa permasalahan dalam diselesaikan dalam rapat tersebut, dan beberapa lagi menjadi tugas bersama untuk mencari solusinya.

Ketua dalam bimbingan dan arahannya kembali mengingatkan tentang peningkatan kinerja dan disiplin kerja. Dalam rapat tersebut, beliau juga mengajak seluruh hakim dalam pegawai turun aktif berpartisipasi dalam lomba Manajemen Peradilan 2018 yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Beliau menunjuk langsung Drs. Muslim, SH., MA sebagai koordinator untuk keikutsertaan dalam lomba tersebut.

Di akhir rapat, Drs. Muslim, SH., MA meminta doa dan dukungan kepada peserta rapat karena beliau akan mengikuti tahap selanjutnya dalam Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. “Mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan semua”, ujar beliau dalam penutupan rapat koordinasi tersebut.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-90 yang jatuh pada hari Ahad kemarin, Pengadilan Agama Kisaran hari ini, Senin 29 Oktober 2018 melaksanakan upacara. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut dilaksanakan di halaman depan gedung kantor Pengadilan Agama Kisaran dan diikuti oleh seluruh hakim, pegawai, serta honorer.

Dengan memakai jas abu-abu, Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Drs. H. Alimuddin, SH., MH yang bertindak sebagai pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Para hakim laki-laki tampak rapi dengan memakai jas, dan hakim wanita serta pegawai wanita juga terlihat memakai jilbab seragam.

Dalam upacara tersebut, ketua membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengusung tema “Bangun Pemuda, Satukan Indonesia”. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, melalui pidatonya mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia”, ajak Imam Nahrawi di akhir pidatonya yang dibacakan oleh ketua.

Melonguane | badilag.mahkamahagung.go,id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan operasional 85 Pengadilan Baru, Senin (22/10), di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi utara.

Dari 85 pengadilan yang diresmikan, 30 diantaranya Pengadilan Negeri (PN), 50 Pengadilan Agama (PA), 3 Mahkamah Syar’iyah (MS), dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia timur serta berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina.

“Kami berharap, dengan dioperasikannya pengadilan baru tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia demi mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,” ujar Ketua MA, di hadapan hadirin yang terdiri dari Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para pejabat Eselon I dan II MA, Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia, 85 Calon Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Baru serta undangan lainnya.

Ketua MA menyatakan, peresmian 85 Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait anggaran, Hatta Ali mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan belum cukup. 85 pengadilan yang baru dibentukmasih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam operasionalnya, akan tetapi MA terus berupaya mengajukan permohonan anggaran untuk membangun kantor dan melengkapi infrastruktur pengadilan secara bertahap ke depannya.

Selain meresmikan operasional 85 pengadilan baru, Ketua MA didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo serta Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyu Maria Manalip juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Pengadilan Negeri Melangguane, hal ini merupakan bentuk perhatian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghibahkan tanah Pemerintah Daerah Talaud kepada MA sebesar 10.000m2.

Setelah peletakan batu pertama, kegiatan dilanjutkan dengan Konferensi Pers yang dihadiri awak media, dalam Konferensi Pers tersebut Hatta Ali menyampaikan bahwa peresmian operasional 85 Pengadilan Baru ini merupan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Baru, sekaligus sebagai langkah nyata MA dalam pengimplementasian visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung, karena layanan untuk mendapatkan keadilan bukan hanya menjadi hak bagi masyarakat yang tinggal di kota, namun juga menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil di ujung perbatasan Indonesia. (ZA/BBS)

Click to listen highlighted text!