A. Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terfkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Agama Balige sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I – Perencanaan
4. Lampiran II – Barang
5. Lampiran III – Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A – Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B – Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V – Jasa Lainnya
9. Lampiran VI – Swakelola

C. Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

NoJenis Dokumen
1Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2Pengadaan Barang Prakualifikasi
3Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
Morning Briefing Bersama Panitera PA Kisaran
Kisaran | pa-kisaran.go.id (20/9/2023) Salah satu upaya Pengadilan Agama Kisaran ...
Baca Selanjutnya
Kasubbag Umum & Keuangan PA Kisaran Terima Kedatangan Guru Pembimbing PKL SMK N 1 Kisaran
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kisaran, Fakhrur ...
Baca Selanjutnya
Ketua PA Kisaran Terima Kunjungan Wakil Bupati Batubara
Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Ibu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H ...
Baca Selanjutnya
Panmud Gugatan PA Kisaran Berikan Morning Briefing
Kisaran | pa-kisaran.go.id (19/9/2023) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kisaran, ...
Baca Selanjutnya
Rutinitas Pembuka Tugas setiap Senin Pagi
Kisaran | pa-kisaran.go.id (18/9/2023) Pada Senin, 18 September 2023, Pengadilan ...
Baca Selanjutnya