Fitria Natasha

image001

Senin 28 Juni 2022 Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama melakukan Sosialisasi Penerapan Kriteria Imkanur Rukyah Baru MABIMS bertempat di BCC Ditjen Badilag. Dirjen Badan Peradilan Agama membuka kegiatan ini dilanjutkan Kepala Subdit Syariah Daud Al Wadud, S.E., M.M. yang mewakili Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.

Materi sosialisasi di sampaikan oleh Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. Mantan Dirjen Badilag periode 2005-2012 yang saat ini aktif di lembaga Lembaga Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) dan Dr. H. Asadurrahman, M.H., Anggota bidang Kepakaran Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama yang saat ini bertugas sebagai Hakim PA Cibinong dihadirkan sebagai narasumber dan sosialisasi ini diikuti oleh 65 satker secara daring.

image003

Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. memaparkan untuk kriteria Imkanur rukyat lama saat matahari terbenam, minimum tinggi Hilal 2 derajat, Elongasi 3 derajat, umur Hilal 8 jam dan untuk kriteria Imkanurrukyat baru saat matahari terbenam, minimum Tinggi Hilal 3 derajat dan Elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan kesepakatan MABIMS 2019 namun baru diberlakukan di Indonesia sejak Ramadhan 1443 H/Mei 2022.

Selanjutnya dijabarkan data menjelang zulhijjah 1443 H di Banda Aceh Tangal 29 Zulkaidah 1443H/29 Juni 2022 Tinggi Hilal 3,2 derajat , Elongasi Hilal 4,97 deraja dan masih bawah kriteria MABIMS yang dapat menimbulkan potensi perbedaan.

image005

Dr. H. Asadurrahman, M.H., menjelaskan pembentukan Kriteria Imkanur Rukyah Baru MABIMS dan mengingatkan para hakim saat bertugas membawa surat Edaran yang dikeluarkan Ditjen Badilag nomor 2084/DJA/HM.00/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H sebagai pedoman dalam melaksanakan sidang Isbat 1 Zulhijah 1443 H yang akan dilaksankan tanggal 29 Juni 2022.

Sumber: Badilag MA RI

SEKRETARIS MA LAKUKAN PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H melakukan Nota Kesepahaman percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud Md. “Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang berkualitas,” ungkap Wapres Ma’ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (28/06).

Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan nota kesepahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB ad interim Mahfud MD menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam percepatan penyelenggaraan MPP. “Bersama dengan kerja sama ini, maka instansi terkait didorong untuk menyelenggarakan pelayanan di MPP sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing,” jelas Mahfud.

Hingga Juni 2022, terdapat 59 MPP yang telah diresmikan dan tersebar di penjuru Indonesia. Direncanakan hingga akhir tahun 2022, sebanyak 56 MPP juga akan siap diresmikan. Sebagai program prioritas, diharapkan MPP dapat berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2024.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Juga ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN. (Humas/foto Humas Menpan RB)

Sumber: Mahkamah Agung RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN KETUA KPPU

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menerima kunjungan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi pada Senin pagi, 27 Juni 2022 di ruang Conference Center Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Kepala Biro Umum.

Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahim dan meningkatkan kerja sama antara Mahkamah Agung dan KPPU. Sebelumnya Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan KPPU dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim terkait wira usaha.

“Semoga ke depannya bisa terselenggara lagi pelatihan lanjutan,” kata Ukay.

Dalam kunjungan tersebut, Ukay bersama rombongan meminta penjelasan mengenai keefektifan sidang online yang sudah diterapkan oleh pihak Mahkamah Agung. Menurutnya, KPPU perlu mempelajari lebih dalam penerapan sidang online yang dinilai lebih praktis, terkhusus untuk mengatasi adanya keterbatasan jarak tempuh dan lain-lain.

“Selama pandemi, kami tidak melaksanakan sidang. Untuk, itu, salah satu tujuan kami ke sini ingin menanyakan pengalaman Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan sidang secara online,” kata Ukay.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10450

Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa bahkan sebelum adanya pandemi Mahkamah Agung sudah mengaplikasikan teknologi informasi dalam memberikan layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Berbagai aplikasi diciptakan untuk menunjang hal tersebut, di antaranya yaitu SIPP, E-Court, E-Litigasi, dan lain-lain.

“Jadi, ketika pandemi datang, kami sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Guru Besar Universitas Lampung.

Mahkamah Agung juga, ia menambahkan, telah meluncurkan Inovasi Aplikasi e-BIMA (electronic Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability) dan aplikasi e-SADEWA (electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Dua aplikasi ini telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ia menambahkan Mahkamah Agung merupakan satu dari empat Lembaga yang telah sempurna menindaklanjuti temuan BPK RI secara 100%. Ketiga Lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan BPK RI. Di tahun 2021 Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK dari tahun 2005 – 2021 sebanyak 1.313 rekomendasi dengan capaian 100%.

Sementara itu, senada dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi., S.H., M.H.,  menjelaskan bahwa dengan aplikasi e-court masyarakat bukan hanya dimudahkan dalam kecepatan informasi, namun juga hemat secara biaya dan waktu.

Kunjungan diakhiri dengan saling memberi cindera mata. (vml/gio/azh/RS)

Sumber: Mahkamah Agung RI

LEPAS KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN, KETUA MA NYATAKAN KEIKHLASAN ADALAH KUNCI

Medan-Humas: Di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berkesempatan memimpin upacara wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Traigan, S.H., M.H. pada Jumát Pagi, 24 Juni 2022 di Aula Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut menjelaskan kunci utama dalam menjaga integritas.

Jabatan hakim, menurut Ketua Mahkamah Agung merupakan salah satu jabatan yang sarat dengan tantangan, godaan, dan bujuk rayu yang bisa meruntuhkan integritas. Jabatan ini membutuhkan sikap keikhlasan yang kuat, agar semua tugas terlewati dengan baik. Selain itu, keikhlasan merupakan tekad yang benar dalam bekerja di jalan Tuhan. Keikhlasan adalah tameng yang akan melindungi hakim dari penyelewengan dalam menjalankan tugas. Keikhlasaan merupakan bekal hakim agar sadar bahwa jabatan yang diemban pada akhirnya bukanlah kepada atasan tempat ia bekerja, bukan pula kepada pemerintah, tapi kepada Tuhan Yang Maha Adil. Keikhlasan  merupakan kunci yang akan mengantar seorang Hakim menuju gerbang keberhasilan di akhir masa pengabdiannya.

Ia melanjutkan, menjadi seorang hakim yang mengabdi di dunia hukum selama lebih dari empat dasawarsa bukanlah waktu yang singkat. Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas.

“Saya yakin, amat banyak ujian dan tantangan yang telah dilalui oleh Bapak Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. selama mendedikasikan diri di ranah yudikatif. Berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta,” kata mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Keikhlasan teguh yang dimiliki oleh Dr. Robinson Tarigan, dianggap Prof. Syarifuddin sebagai bukti sehingga ia sukses menutup masa pengabdian dengan bersih tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam.

“Tentunya, keberhasilan semacam ini tak lepas dari jiwa pengabdian yang didasarkan pada ketulusan dan keikhlasan,” tegasnya pada acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10442

Dr. Tarigan, merupakan hakim yang sudah 41 tahun melanglang buana di dunia peradilan. Sebelum menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan, ia dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Jambi, Ketua Pengadilan Manado, dan lainnya. 

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa tidak semua Hakim Tinggi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut, tentunya hanya Hakim Tinggi yang dipandang mampu serta memiliki pengalaman dalam memimpin lembaga peradilan yang pada akhirnya bisa dipercaya mengemban amanah.

“Atas nama pribadi dan mewakili unsur pimpinan Mahkamah Agung serta seluruh warga peradilan, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti dan pengabdian panjang yang telah Dr. Robinson persembahkan,” ungkapnya.

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, para Pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan undangan lainnya. (azh/RS)

Sumber: Mahkamah Agung RI

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL OLEH ESELON SATU MAHKAMAH AGUNG DI MEDAN.

Medan-Humas: Acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial, yang diselenggarakan pada Kamis 23 Juni 2022, berlanjut dengan sesi pembinaan oleh Eselon Satu Mahkamah Agung RI.

Hadir dalam acara tersebut Panitera Mahkamah Agung RI , Dr. Ridwan Mansyur. S.H.,M.H Direktur jenderal Badan Peradilan Umum, H.Bambang Myanto, SH,. MH, Direktur jenderal Badan Peradilan Agama, Dr.Drs. Aco Nur, S.H.,M.H,  Direktur jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, , Hj.Lulik Tri cahyaningrum, SH,.M.H., Kepala badan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan, Bambang Hery Mulyono, S.H.,M.H dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H.

Seluruh Pejabat Eselon satu tersebut secara bergantian memberikan pembinaan kepada para peserta, diantaranya yaitu beberapa Persoalan teknis dan administrasi yudisial, pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan, Peranan tenaga teknis dalam mewujudkan peradilan modern, Program Prioritas, kebijakan strategis serta optimalisasi pengaduan menjadi pembahasan utama dalam kegiatan pembinaan teknis dan Administrasi yudisial yang kali ini diselenggarakan di hotel JW Marriot, Medan.

Acara ini diikuti oleh seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia secara virtual dengan jumlah peserta 867 peserta , selain itu, Acara ini juga dihadiri oleh para Hakim pada tingkat banding dan tingkat pertama dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia.( IP/RS)

Sumber: Mahkamah Agung RI

BICARA DI MEDAN, PROF. SYARIFUDDIN TEGASKAN MA TIDAK AKAN MEMBELA APARATUR YANG BERMASALAH

Medan-Humas: Mahkamah Agung tidak akan memberikan perlindungan, tidak akan pernah memberikan pembelaan kepada aparat peradilan yang nakal, yang bermasalah. 

Demikian ketegasan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat berbicara di hadapan para hakim dari seluruh Indonesia. Ia berbicara dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara hibrida di hotel JW Marriot, Medan pada Kamis 23 Juni 2022. 

Ia menambahkan bahwa untuk menjaga nama baik pribadi maupun instansi, bukan hanya menjadi tanggung jawab per orang. Para pimpinan pengadilan juga memiliki kewajiban mengingatkan dan menegur aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pedoman perilaku hakim, sehingga bisa mencoreng nama baik pribadi dan lembaga.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu menegaskan bahwa pengawasan tersebut harus dilakukan secara terus menerus baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. 

“Pengawasan ini jangan diartikan bahwa pimpinan ikut campur dalam dalam urusan pribadi, namun harus diartikan bahwa ini merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa sayang pimpinan terhadap staf-stafnya,” tegas mantan Kepala Badan Pengawasan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10435

Ia menambahkan bahwa jabatan yang disandang baik sebagai hakim atau aparatur peradilan yang lain akan melekat kemana pun pergi. Dan hal tersebut juga berdampak langsung pada nama baik lembaga. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengimbau agar seluruh aparatur peradilan menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap kepedulian antar sesama dalam saling menjaga dan saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan citra positif lembaga peradilan. 

Turut hadir memberikan pembinaan juga yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN, dan Ketua Kamar Militer. 

Acara ini diikuti oleh seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia secara virtual. Acara ini dihadiri pula oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia secara langsung di Hotel JW Marriot Medan. 

Kegiatan Pembinaan merupakan agenda yang rutin dilakukan Pimpinan Mahkamah Agung. Hal ini menjadi media dalam memberikan nasehat dan arahan secara langsung kepada seluruh aparatur peradilan serta mencari pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia peradilan di seluruh nusantara.(Azh/RS/photo:SN)

Sumber: Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN MERDEKA AWARD 2022

Jakarta – Humas : Merdeka.com memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung untuk katagori Program Inovatif untuk Negeri yang diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H oleh Bapak Wenseslaus Manggut selaku Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse

Program Inovatif untuk negeri ini diberikan karena Mahkamah Agung telah melakukan sebuah inovasi dibidang pelayanan publik meliputi aplikasi E-Court, E-Litigasi, Duta Peradilan 2022, Film Pesan Bermakna, MA Goes To Campus, dan juga program inovatif pendukung digitalisasi seperti Aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang dan Podcast MARI Berbincang.

Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan “Institusi publik tidak lagi dapat mengandalkan komunikasi secara konvensional, karena hal tersebut sudah tidak efektif untuk dilakukan”. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, menyadari bahwa perlu ada perubahan dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan publik.

Lebih lanjut Prof Hasbi Hasan menjelaskan Selama beberapa tahun belakangan ini , Mahkamah Agung menaruh perhatian dan dukungan pada perkembangan Informasi Teknologi (IT)  dengan menjadikan prioritas utama dalam mendukung kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya melalui semangat perubahan untuk membuat peradilan semakin modern, oleh karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi.

Terakhir, Guru Besar Universitas Lampung mengatakan akan terus melakukan berbagai inovasi – inovasi baru dilembaga peradilan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Merdeka Award 2022 adalah Inspirasi Indonesia. Sebuah ajang penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dan para inspirator untuk kemajuan negeri. Ada 5 kategori yang akan diberikan dalam Merdeka Award 2022, yaitu: Program Inovatif untuk Negeri, Program Kreatif Pariwisata, Inovasi Digital, Program Pemberdayaan UMKM dan terakhir Sosok Inspiratif untuk Indonesia. (Humas)

Sumber: Mahkamah Agung RI

KETUA MA RESMIKAN RUMAH TAHFIZ AL-FIRDAUSI QASIMI AS-SUADI

Medan-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan gedung dan operasional Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Suadi di Sei Rotan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis, 22 Juni 2022. Ia mengungkapkan pembangunan Rumah Tahfiz ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hakim Agung asal Baturaja tersebut menambahkan bahwa dewasa ini kemajuan teknologi kian pesat, oleh karena itu perlu penyeimbang berupa dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. 

“Kita berharap rumah tahfiz ini mencetak generasi yang cerdas bukan hanya intelektual, namun juga emosional dan spiritual,” harapnya

Rumah Tahfiz ini merupakan inisiasi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M., dan diperuntukkan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin dari seluruh Indonesia secara gratis. 

“Kami bersama keluarga menginisiasi pembangunan Rumah Tahfiz ini. Hanya tanahnya yang dari kami sekeluarga, namun yang membangun adalah para donatur yang sebagian besar warga empat lingkungan peradilan,” ungkap Amran Suadi. 

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Prof. Amran karena di sela kesibukannya sebagai seorang hakim agung, ia masih sempat mencurahkan perhatian bagi dunia pendidikan. 
https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10430

Di akhir sambutannya, Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut membacakan sebuah Hadis Rasulullah SAW yang artinya: Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah undangan di antaranya, Gubernur Sumatea Utara, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc,  Bupati Deli Serdang, para pejabat Eselon I pada MA, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, Ketua Pengadilan Tingkat pertama se-wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan undangan lainnya. 

Mengakhiri kegiatan peresmian, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh para pimpinan Mahkamah Agung dan undangan yang lain melakukan pengguntingan pita, dilanjutkan meninjau ruangan kelas, asrama yang telah selesai dibangun, dan ditutup dengan ramah tamah. (RI/azh/RS/photo:IP)

Sumber: Mahkamah Agung RI

KETUA UMUM PP IKAHI MEMBUKA RAPAT KERJA IKAHI CABANG KHUSUS MA-RI

Jakarta – Humas: Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H membuka Rapat Kerja Cabang Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Masa Bakti 2020-2023, pada Kamis 23 Juni 2022 di Hotel Grand Mercure, Harmoni – Jakarta Pusat.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10418

Mengawali sambutannya Suhadi menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi atas terbentuknya Kepengurusan IKAHI Cabang Khusus Mahkamah Agung Masa Bakti 2020 – 2023 di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Syamsul Maarif, S.H., L.LM., P.hD melalui mekanisme musyawarah cabang yang sangat demokratis, telah diamanahkan untuk melanjutkan kepengurusan organisasi IKAHI Cabang Khusus Mahkamah Agung dan pagi ini melaksanakan agenda rutin, kerja nyata organisasi untuk mengadakan Rapat Kerja Pertama, ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Kamar Pidana ini mengatakan, walaupun kepengurusan saat ini tinggal menyelesaikan 1 (satu) tahun lagi, akan tetapi Saya yakin dengan pelaksanaan Rapat Kerja kali ini dapat menyusun program kerja yang lebih efektif dan efisein dengan memperhatikan hasil rekomendasi Musyawarah Cabang yang telah dilaksanakan sebelumnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10419

Menurutnya organisasi IKAHI merupakan wadah organisasi profesi Hakim yang sangat mulia dan terhormat, melalui organisasi pula, digantungkan harapan para anggota untuk dapat mencurahkan aspirasi dan kontribusi positif demi kebaikan anggota dan lembaga serta sarana pengabdian bagi bangsa dan negara.

Dirinya berharap pada rapat kerja kali ini, Pengurus Cabang tetap dapat merumuskan program kerja organisasi IKAHI yang realistis, implementatif dan inovatif, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh para anggota IKAHI Cabang Khusus MA dan juga dapat memberikan inspirasi yang baik bagi para anggota IKAHI pada umumnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10421

Rapat Kerja ini dihadiri oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.LM., P.hD, Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H, Kepala Biro Hukum dan Humas, Pengurus IKAHI Pusat serta undangan lainnya. (enk/pn).

Sumber: Mahkamah Agung RI

HAKIM PERTIMBANGKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Medan – Humas : Hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, dilaksanakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019) di Hotel Madani, Kota Medan. Sosialisasi ini sangat penting guna meningkatkan kapasitas hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin yang selaras dengan semangat pencegahan perkawinan pada usia anak, tegas  Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Kegiatan sosialisasi Perma 5/2019 sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung pada tahun 2020. Kegiatan tersebut baru terselenggara satu kali di Semarang, kemudian terhenti karena terjadi Pandemi Covid-19.

Prof. Amran Suadi bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Perma 5/2019. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan hakim tinggi  Pengadilan Tinggi Agama Medan (PTA Medan), ketua Pengadilan Agama se wilayah PTA Medan, Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Medan, dan stakeholder terkait lainnya se-wilayah Kota Medan.

Mahkamah Agung begitu concern terhadap isu perlindungan anak. Ketika usia perkawinan anak disamakan antara laki-laki dan perempuan di usia 19 berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung langsung menerbitkan Perma 5/2019 untuk mendukung kebijakan pembentuk undang-undang terkait usia perkawinan.

Selama ini, ada paradigma bahwa dispensasi kawin kontra produktif dengan semangat meminimalisir pernikahan pada usia anak. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan, hanya permohonan yang tidak bisa dielakkan lagi untuk tetap melaksanakan perkawinan dan disertai alat bukti pendukung yang cukup yang dapat dikabulkan, tegas guru besar bidang perlindungan perempuan dan anak ini.

Hakim pemeriksa perkara perlu memberikan nasihat sekaligus meminta keterangan dari anak, kedua orang tua anak, calon suami/istri, dan kedua orang tua calon suami/istri. Jika hakim luput dalam memberikan nasihat, meminta keterangan atau mempertimbangkan keterangan tersebut, mengakibatkan penetapan batal demi hukum, tegas YM Prof. Amran Suadi.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pemberian pembinaan oleh Prof. Amran Suadi dan sesi tanya jawab oleh para peserta sosialisasi. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti acara hingga akhir. (Humas)

Sumber: Mahkamah Agung RI