Mahasiswa Amerika Teliti Peradilan Agama

ba
Para mahasiswa Northwestern University School of Law berpose bersama dengan Tuada Uldilag, Dirjen Badilag dan beberapa pejabat MA lainnya.

Jakarta l badilag.net

Delapan mahasiswa Northwestern University School of Law, Chicago, Amerika Serikat, melakukan penelitian tentang Mahkamah Agung. Peradilan agama, sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah MA, menjadi salah satu fokus penelitian mereka.

Dipimpin Prof Samuel Tenebaum, dalam rangka mengumpulkan data, mereka berkunjung ke MA, Rabu (23/3/2011).

Rombongan mahasiswa asal Negeri Paman Sam itu disambut Tuada Uldilag Andi Syamsu Alam, hakim agung Altidjo Alkotsar, hakim agung Prof Abdul Ghani Abdullah, Dirjen Badilag Wahyu Widiana, dan beberapa pejabat lain.

Prof Samuel Tenebaum menyatakan, pihaknya mengunjungi MA RI sebagai rangkaian studi terhadap sistem hukum di beberapa negara Asia. Selain berkunjung ke Indonesia, mereka juga bertandang ke Malaysia dan India.

“Untuk mengumpulkan data, kami akan bertanya berbagai hal mengenai MA, termasuk peradilan agama,” kata Prof Samuel.

Promosikan Ekonomi Syariah

Tuada Uldilag Andi Syamsu memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan perkembangan mutakhir peradilan agama, khususnya mengenai kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

“Kenapa di Indonesia istilah yang dipakai ekonomi syariah, bukan ekonomi Islam? Salah satu jawaban yang paling mungkin ialah untuk menghilangkan kesan bahwa sistem ekonomi ini hanya diterapkan untuk orang Islam saja,” kata Tuada Uldilag, ketika mempresentasikan papernya berjudul “Shariah Economics in Indonesia”.

Tuada Uldilag lantas menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, jenis-jenisnya, penyelesaian sengketanya, dasar hukum yang dipakai, serta kesiapan peradilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

“Untuk mempersiapkan diri menangani sengketa-sengketa eknomi syariah, para hakim peradilan agama telah mendapatkan pendidikan dan peilatihan secara bertahap. Sejumlah hakim juga dikirim ke luar negeri untuk melakukan studi banding, yaitu ke Malaysia, Pakistan, Inggris, Sudan dan Arab Saudi,” ungkap Tuada Uldilag.

Di akhir presentasinya, Tuada Uldilag juga memaparkan profil peradilan agama, jumlah perkara yang ditangani serta para hakim yang tersebar di 343 PA dan 29 PTA.

“Pada tahun 2010 kami menangani 377.230 perkara. Tahun 2011 ini kami perkirakan jumlah itu akan bertambah hingga 400.000 perkara. Ini karena sekarang kami memiliki program posbakum, prodeo, dan sidang keliling,” kata Tuada Uldilag.

Prestasi Peradilan Agama

Setelah sesi presentasi, pertemuan ini dilanjutkan dengan sesi pendalaman. Tiga mahasiswa fokus menggali data tentang peradilan agama. Mereka adalah Jacob Fischer, Lauren Zelechowski, dan Larah Kent.

Ketiga mahasiswa melakukan wawancara mendalam dengan Tuada Uldilag dan Dirjen Badilag. Hadir pula dalam pertemuan ini Direktur Pratalak Hidayatullah, asisten hakim agung Buang Yusuf, dan Kabag Sekretaris Pimpinan MA Hasbi Hasan.

“Apa motivasi Anda melakukan penelitian terhadap peradilan agama di Indonesia?” Dirjen Badilag membuka dialog.

Para mahasiswa ini menjawab bahwa peradilan agama adalah institusi peradilan yang unik, karena di Amerika tidak ada pengadilan yang khusus bagi penganut agama tertentu. Mereka juga mengaku sudah mendapatkan cukup banyak informasi mengenai peradilan agama. Informasi-informasi itu mereka dapatkan melalui publikasi di internet.

Jacob Fischer lantas balik bertanya, “Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap peradilan agama?”

Menjawab pertanyaan ini, Dirjen Badilag menyatakan bahwa tidak fair jika pihaknya memberikan penilaian terhadap institusi yang dipimpinnya. “Lebih baik Anda pelajari berbagai hasil survei pihak luar mengenai peradilan agama,” kata Dirjen Badilag.

Dirjen lantas mengungkapkan bahwa survey terhadap peradilan agama mulai dilakukan pada tahun 2001. Penelitian yang digelar Asia Foundation itu memfokuskan diri pada pelayanan peradilan agama dan kepuasan masyarakat pengguna peradilan agama.

“Ternyata respon masyarakat terhadap kami bagus sekali. Mayoritas yang disurvei menyatakan puas terhadap pelayanan peradilan agama dan akan kembali berperkara di peradilan agama jika menghadapi masalah-masalah keluarga yang menjadi kewenangan peradilan agama,” ungkap Dirjen Badilag.

Survei berikutnya terhadap peradilan agama dilakukan pada 2007 dan 2009. Kali ini yang memprakarsai ialah Ausaid. Fokusnya ialah akses masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan melalui peradilan agama.

ba

Tiga mahasiswa Northwestern University School of Law menerima cinderamata berupa beberapa buku dari Hasbi Hasan.

“Jadi, survei acces to justice ini menyimpulkan bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menyelesaikan perkaranya di peradilan agama karena terkendala biaya, baik kendala biaya perkara maupun biaya transportasi,” kata Dirjen Badilag.

Karena itu, Dirjen melanjutkan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat miskin. “Untuk meningkatkan acces to justice for the poor, kami memiliki program bantuan hukum yang terdiri dari pemberian fasilitas prodeo, sidang keliling dan posbakum,” ungkapnya.

Dirjen juga menyinggung perkembangan positif peradilan agama dalam hal pemanfaatan dan pembudayaan teknologi informasi. Selain itu, Dirjen juga menjabarkan beberapa prestasi dan apresiasi yang diberikan berbagai pihak kepada peradilan agama.

“Belum lama ini terbit sebuah buku yang membahas prestasi peradilan agama. Buku ini ditulis peneliti asal Australia, Cate Sumner dan Prof Tim Lindsey. Judulnya Courting Reform: Indonesia’s Religious Courts and Justice for the Poor. Buku ini sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia dan diluncurkan secara resmi dalam penutupan Konferensi IACA 2011 kemarin,” Dirjen menjelaskan.

Di akhir pertemuan, para mahasiswa asal Amerika ini mendapatkan cinderamata berupa buku Profil Peradilan Agama 2010, buku Courting Reform, dan buku Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah karya Hasbi Hasan.

(rahmat arijaya l hermansyah)