Kisaran | pa-kisaran.go.id (27/07/2022)
Dari Ruang Media Center, Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Buniyamin Hasibuan, S.Ag. menyaksikan Webinar Dialog Yudisial Indonesia, Australia dan Malaysia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA).
Webinar tersebut mengusung tema Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian yang dibagi dalam tiga buah materi pembahasan yang dilaksanakan selama 2 hari. Khusus pada hari pertama ini dibahas permasalahan nafkah istri dan anak dalam perkara perceraian dalam praktiknya di Indonesia, Malaysia dan Australia dan juga peran hakim dalam menangani perkara perceraian yang tidak dihadiri salah satu pihak (verstek) dalam praktiknya di Australia dan Indonesia.
Selain melalui webinar, dialog Yudisial ini juga diselenggarakan secara langsung dari Hotel Borobudur Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, Ketua Kamar Perdata, Pidana dan Agama, Hakim Agung dari Kamar Perdata, Pidana dan Agama MA RI dan seterusnya.
Dalam sambutannya, Stephen Scott selaku Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia menegaskan bahwa salah satu fokusnya adalah meningkatkan akses perempuan dan anak-anak terhadap peradilan. “Dan juga peningkatan peran perempuan dalam posisi kepemimpinan dari sektor peradilan. Hak-hak anak-anak dan perempuan harus terus dilindungi dalam keadaan seperti ini. Sebagaimana yang kita tahu, setiap adanya perceraian seringkali anak-anak dan perempuan masuk ke dalam zona kemiskinan.”
Menutup sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan inisiatif yang diambil oleh Mahkamah Agung RI. “Semoga ini akan semakin menguatkan kerjasama antar pengadilan kita kedepannya.”
Ketua Mahkamah Agung RI kemudian menyampaikan pidato sebelum meresmikan dibukanya acara.
“Diperkirakan lebih dari 900.000 hingga 1.000.000 anak setiap tahunnya terkena dampak dari perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan. Dengan jumlah sebesar itu dapat kita bayangkan dampak dari perceraian yang dialami oleh anak-anak tersebut dalam jangka panjang akan berpengaruh juga terhadap susunan sosial masyarakat kita.”
Menurutnya, meminimalisir sejauh mungkin dampak buruk perceraian orang tua terhadap anak menjadi sangat penting, salah satunya dengan memastikan bahwa anak-anak tersebut akan terus dapat mengakses hak mereka atas jaminan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang layak yang antara lain tertuang dalam putusan pengadilan nafkah anak dan mantan istri.
Narasumber yang dihadirkan untuk berbicara dalam webinar ini sangat beragam dan ahli di bidangnya, diantaranya The Hon. Judge Suzy Christie (FCFCOA), The Hon. Judge Liz Boyle (FCFCOA), Brett Walker Roberts (Child Support Agency, Australia), YAA Dato Dr. H. Mohd. Na’im bin Mokhtar (Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah), YM Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama MA-RI), YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata MA-RI), YM Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama MA-RI) dan YM Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI).
Setiap narasumber dalam paparannya tidak hanya memberikan materi namun juga saling berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah tertentu di negaranya masing-masing berkaitan dengan tema yang dibahas sehingga dapat menjadi referensi untuk perkembangan hukum di Indonesia disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Sebelumnya pada tanggal 19 Juli 2022, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI yang juga sekaligus Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. mengeluarkan surat undangan nomor 91/TuakaBin/VII/2022 perihal Undangan Dialog Yudisial Indonesia, Australia dan Malaysia: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian (Online/Daring) dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan FCFCOA pada 8 Desember 2020.
Kegiatan ini menunjukkan Mahkamah Agung RI turut berperan aktif dalam forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai peningkatan perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak di peradilan terutama di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.(fn)
