Beranda
Pengadilan Agama Kisaran melalui Tim Zona Integritas (ZI) melaksanakan rapat koordinasi terkait progres pengisian serta kualitas eviden pengusulan Zona Integritas Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat/Media Center Pengadilan Agama Kisaran.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Zona Integritas PA Kisaran, Y.M. Hakim Bapak Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. Dalam arahannya, Ketua ZI meminta seluruh Koordinator Area untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kinerja masing-masing area sesuai dengan program kerja Zona Integritas, termasuk sejauh mana pengumpulan dan pemenuhan eviden yang telah dilakukan.
“Setiap koordinator area diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program kerja berjalan sesuai rencana dan eviden yang dikumpulkan tidak hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga berkualitas dan mencerminkan kinerja nyata,” tegas Ketua ZI dalam rapat tersebut.
Rapat ini juga dihadiri oleh Y.M. Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Ibu Evawaty, S.Ag., M.H., selaku Pembina Zona Integritas. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PA Kisaran menekankan pentingnya komitmen dan peran aktif seluruh aparatur Pengadilan Agama Kisaran dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab kordinator area, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh aparatur. Oleh karena itu, konsistensi dalam pelaksanaan kinerja dan pemenuhan eviden harus terus dijaga,” ujar beliau.
Selanjutnya, seluruh Koordinator Area secara bergantian memaparkan progres pelaksanaan program kerja, kendala yang dihadapi, serta capaian pengumpulan eviden pada masing-masing area perubahan. Diskusi berlangsung aktif sebagai bentuk evaluasi dan upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka pengusulan Zona Integritas Tahun 2026.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh Tim ZI PA Kisaran semakin solid dan fokus dalam meningkatkan kualitas kinerja serta kelengkapan eviden, guna mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Kisaran yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (nrl)
