2019
Peraturan | Tentang |
32/KMA/SK/II/2019 | Ketentuan Pemakaian Toga Hakim Dan Kalung Jabatan Dalam Acara-Acara Resmi Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya |
39/KMA/SK/II/2019 | Tim Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan-Putusan Penting |
50/KMA/SK/III/2019 | Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
57/KMA/SK/III/2019 | Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya |
58/KMA/SK/III/2019 | Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
62/KMA/SK/III/2019 | Tim Penyusunan Format (Template) Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia |
71/KMA/SK/IV/2019 | Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan |
75A/KMA/SK/IV/2019 | Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
74A/KMA/SK/IV/2019 | Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama |
99/KMA/SK/VII/2019 | Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Sipermari) |
123/KMA/SK/VIII/2019 | Himne Mahkamah Agung |
129/KMA/SK/VIII/2019 | Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik |
Tahun 2018
Peraturan | Tentang |
---|---|
70/KMA/SK/III/2018 | PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
71/KMA/SK/III/2018 | PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
72/KMA/SK/III/2018 | PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM |
122/KMA/SK/VII/2018 | PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN |
133/KMA/SK/VII/2018 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU |
117/KMA/SK/VI/2018 | Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim |
200/KMA/SK/X/2018 | KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN |
Tahun 2017
Peraturan | Tentang |
---|---|
36/KMA/SK/II/2017 | PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A |
37/KMA/SK/II/2017 | PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A |
38/KMA/SK/II/2017 | PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B |
39/KMA/SK/II/2017 | PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A |
48/KMA/SK/II/2017 | POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN |
174/KMA/SK/IX/2017 | PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |