Profil

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

30 April 2024 | By administrator

	Nur Ilmayati, S.H.
	NIP	198910262009042001
	Tempat, Tanggal Lahir	Tebing Tinggi, 26 Oktober 1989
	Pangkat/Golongan Ruang	Penata Muda Tingkat I, III/b
	Jabatan / TMT Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan / 20 Oktober 2023
	Pendidikan Akhir	Strata 1
Riwayat Pekerjaan
Pengadilan Agama Balige (2009) Pengadilan Agama Balige (2010) Pengadilan Agama Balige (2012) Pengadilan Agama Kabanjahe (2015) Pengadilan Agama Kabanjahe (2015) Pengadilan Agama Kabanjahe (2017) Pengadilan Agama Kabanjahe (2019) Pengadilan Agama Kabanjahe (2019) Pengadilan Agama Kisaran (2023)		CPNS PNS Juru Sita Pengganti Staf Urusan Keuangan Juru Sita Pengganti Juru Sita Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Strata I		SD Negeri No. 164612 (2002) SMP Negeri 4 Tebing Tinggi (2005) SMK Negeri 1 Tebing Tinggi (2008) Universitas Amir Hamzah Medan (2015)
Penghargaan
Satya Karya Sewindu Satyalancana Karya Satya X Tahun		Ketua Mahkamah Agung RI (2020) Presiden RI (2019)
LHKASN
2019 2020 2021 2022 2023		Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap Terverifikasi Lengkap Sudah Lapor – Tepat

Statistik Pengaduan

9 October 2024 | By administrator

TAHUN 2024

No	Inisial Nama Pelapor	Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan	Deskripsi Laporan	Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan	Hukuman Disiplin
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

data diperbaharui per 9 Oktober 2024

Laporan Rekapitulasi Pengaduan

No.	Materi Pengaduan	Bulan												Tindak Lanjut	Keterangan
No.	Materi Pengaduan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyalahgunaan wewenang/jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelanggaran sumpah jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perbuatan tercela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pelanggaran hukum acara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeliruan Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelayanan publik yang tidak memuaskan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Continue reading →

Agenda

10 June 2020 | By administrator

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Peserta
1	Pelantikan Sahlan Hasibuan, SH sebagai Sekretaris PA Kisaran	09/01/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai
2	Nonton Bareng Diskusi Pengembangan Aplikasi Gugatan Mandiri	22/01/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Pejabat Struktural dan Fungsional
3	Pembinaan KPTA Medan	09/01/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai
4	Pelantikan Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Hukum	13/03/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai
5	Penyemprotan Disinfektan oleh PMI Kabupaten Asahan	09/01/2020	PA Kisaran	Petugas PMI dan Kasubbag. Umum
6	Pelantikan Ketua PA Kisaran di PTA Medan	02/04/2020	PTA Medan	Pimpinan, Pejabat Struktural dan Fungsional
7	Rapat Koordinasi Perdana Ketua PA Kisaran	09/01/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai
8	Pelantikan Juliya Masrani, SE sebagai PNS PA Kisaran	08/04/2020	PA Kisaran	Ketua dan petugas pelantikan
9	Rapat Koordinasi KPTA Medan dengan Pimpinan PA se-Sumatera Utara secara Online	13/04/2020	PA Kisaran	Pimpinan
10	Pembagian Paket Sembako kepada para PPNPN PA Kisaran	15/04/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai
11	Virtual Meeting Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM PA Kisaran Oleh Badilag	04/05/2020	PA Kisaran	Pimpinan
12	Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Dengan PA Se Sumatera Utara Melalui Virtual Meeting	08/05/2020	PA Kisaran	Pimpinan
13	Acara Halal Bi Halal	26/05/2020	PA Kisaran	Pimpinan, Seluruh Hakim dan Pegawai

Laporan Tahunan

7 January 2021 | By administrator

Peta Yurisdiksi

15 April 2020 | By administrator

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.

A. Kabupaten Asahan :

No	Kecamatan	Jumlah			Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km)
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km)
1	Bandar Pasir Mandoge	9	–	92	47
2	Bandar Pulau	10	–	60	62
3	Aek Songsongan	9	–	53	68
4	Rahuning	7	–	46	48
5	Pulau Rakyat	12	–	75	51
6	Aek Kuasan	6	–	50	57
7	Aek Ledong	7	–	45	60
8	Sei Kepayang	6	–	73	39
9	Sei Kepayang Barat	6	–	35	31
10	Sei Kepayang Timur	5	–	49	34
11	Tanjung Balai	8	–	63	31
12	Simpang Empat	8	–	73	24
13	Teluk Dalam	6	–	35	37
14	Air Batu	12	–	64	22
15	Sei Dadap	10	–	59	9,9
16	Buntu Pane	9	–	74	11
17	Tinggi Raja	7	–	54	19
18	Setia Janji	5	–	45	19
19	Meranti	7	–	52	17
20	Pulo Bandring	10	–	85	9
21	Rawang Panca Arga	7	–	71	13
22	Air Joman	6	1	61	14
23	Silau Laut	5	–	55	29
24	Kisaran Barat	–	13	74	4,9
25	Kisaran Timur	–	12	95	2,5

B. Kabupaten Batubara :

No	Kecamatan	Jumlah			Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km)
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km)
1	Sei Balai	14	–
2	Tanjung Tiram	8	2
3	Nibung Hangus	12	–
4	Talawi	9	1
5	Datuk Tanah Datar	10	–
6	Lima Puluh	11	1
7	Lima Puluh Pesisir	13	–
8	Datuk Lima Puluh	10	–
9	Air Putih	17	2
10	Sei Suka	9	1
11	Laut Tador	10	–
12	Medang Deras	18	3

Struktur Organisasi

28 February 2021 | By administrator

Visi dan Misi

10 July 2020 | By administrator

V I S I

Terwujudnya Pengadilan Agama Kisaran Yang Agung

M I S I

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kisaran;
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kisaran;
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kisaran.

Sejarah

4 March 2021 | By administrator

A. Latar Belakang

Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah.
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula,baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

B. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran

Eksistensi Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 yang di umumkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lemabaran Negara Nomor 99 tahun 1957.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, menegaskan “ di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada pengadilan Agama/Mahakamah Syari’ah di Sumatera untuk diantara lain yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri “.

Realisasi dari Pasal tersebut, maka dengan keluarkan penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sumatera yang di antara lain disebutkan pada Pasal 11 Angka 25, adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Tanjung Balai.

Sejalan dengan pengembangan wilayah Tk. II di Sumatera Utara maka wilayah Tanjung Balai dan Asahan di bagi menjadi 2 (dua) daerah tingkat II, yakni untuk Tanjung Balai di kembangkan menjadi Kota Madya waktu itu. Daerah Tingkat II Asahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 3 maka Ibu Kota Kabupaten Asahan dipindahkan ke Kota Kisaran.

Kendati Tanjug Balai dan Asahan telah menjadi dibagi 2 (dua) daerah tingkat II, demikian juga dengan Pengadilan Negerinya, namun Pengadilan Agama tetap 1 (satu) yaitu Pengadilan Agama Tanjug Balai yang mewilayah 2 (dua) daerah Tk. II.

Kondisi seperti ini sungguh menyulitkan pihak pencari keadilan seta tidak tercapainya azas Peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan demikian juga belun terpenuhinya tuntutan Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975.

Barulah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986, tanggal 22 Juli 1986 dibentuklah Pengadilan Agama Kisaran secara tegas dalam lampiran tersebut dinyatakan : “Pengadilan Agama/Mahakamah Syari’ah Kisaran dengan Wilayah kerja Kabupaten Asahan”.

Selanjutnya untuk itu merealisir Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986 tanggal 22 Juli 1986, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kp/F/KP.07.6/133/1986 tanggal 3 Oktober 1986, tentang “pengangkatan Jabatan Struktural Pengadilan Agama Kisaran (kecuali Ketua) dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 28 Pebruari 1987.

Mulai saat pelantikan pejabat tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan bidang administrasinya dengan dikembangkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.11/3/1998/1987 tanggal 20 Mei 1997 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Sejak Februari 2017, Pengadilan Agama Kisaran naik kelas dari kelas II menjadi kelas IB berdasarkan SK KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kisaran

Sejak peresmian berdirinya Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 10 Agustus 1987 oleh Bupati KDH Tk. II Asahan maka resmilah beroperasinya Pengadilan Agama Kisaran.

Yang dipimpin oleh :

Drs. AMRAN SUADI, SH.
Masa Jabatannya mulai dari tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan 12 Nopember 1992.

Drs. AHMAD SAGU HARAHAP, SH.
Masa Jabatannya mulai dari tanggal 12 Nopember 1992 sampai dengan 12 Desember 1997.

Drs. PAHLAWAN HARAHAP, SH.
Masa Jabatannya mulai dari tanggal 12 Desember 1997 sampai dengan 21 Mei 2002.

Drs. SHOBIRIN.
Masa Jabatan mulai dari tanggal 21 Mei 2002 sampai dengan 3 Agustus 2005.

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH.
Masa Jabatan mulai dari tanggal 3 Agustus 2005 sampai dengan 9 Juli 2008.

Drs. MUSTOFA, SH
Masa Jabatan mulai dari tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 30 April 2010.

H. ABD. RAHIM, SH
Masa Jabatan mulai dari tanggal 1 Nopember 2010 sampai 4 September 2012.

Drs. H. Munir, S.H., M.Ag
Masa Jabatan mulai dari tanggal 12 Nopember 2012 sampai 18 Agustus 2015.

Drs. M. Ihsan, MH
Masa Jabatan mulai dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai 14 September 2017.

Drs. H. Alimuddin, SH., MH
Masa Jabatan mulai dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan 2 April 2020.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.
Masa jabatan mulai dari tanggal 2 April 2020 sampai dengan sekarang.

Kontak

4 March 2021 | By administrator

Pengadilan Agama Kisaran

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 73, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara – 21214

Telp	:	0623-41890
Fax	:	0623-44665
Email	:	[email protected]
Website	:	https://www.pa-kisaran.go.id

Lokasi Kantor PA Kisaran (Google Maps)

Tugas Pokok dan Fungsi

21 September 2018 | By administrator

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Perkawinan
Waris
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat
Infaq
Shadaqah, dan
Ekonomi Syari’ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kisaran mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1.	Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2.	Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3.	Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4.	Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5.	Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
6.	Fungsi Lainnya:
	–	Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
	–	Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.