Pengawasan & Pendisiplinan

Pedoman Pengawasan

hakim medtrKode Etik Hakim

Daftar Nama Pejabat
Pengawas

Langkah Pemeriksaan

alur sanksiHukuman Disiplin Hasil Pengawasan

Inisial yang dijatuhi hukuman disiplin

Putusan Majelis Kehormatan Hakim

   

 

INISIAL HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KISARAN
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN 2022

NO INISIAL UNIT/SATUAN KERJA JENIS PELANGGARAN BENTUK HUKUMAN DISIPLIN KETERANGAN
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Sampai saat ini belum ada Hakim/Pegawai Pengadilan Agama Kisaran yang dijatuhi hukuman disiplin

Continue reading

JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KISARAN
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN 2022

NO BULAN JUMLAH JENIS PELANGGARAN JENIS HUKUMAN KETERANGAN
HAKIM PEGAWAI
1 Januari NIHIL
2 Februari NIHIL
3 Maret NIHIL
4 April NIHIL
5 Mei NIHIL
6 Juni NIHIL
7 Juli NIHIL
8 Agustus NIHIL
9 September NIHIL
10 Oktober          
11 November          
12 Desember          
Continue reading

LANGKAH YANG TENGAH DILAKUKAN PENGADILAN AGAMA KISARAN
DALAM PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM/PEGAWAI

TAHUN 2021

BULAN PELAKU PELANGGARAN DUGAAN PELANGGARAN PUBLIKASI
MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus  
September
Oktober
November
Desember
Continue reading

Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Pengawas / Dilaporkan Oleh Masyarakat

Tahun 2020

No Jenis Pelanggaran Bulan Tindak Lanjut
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim                
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan                
3 Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS                
4 Perbuatan tercela                
5 Pelanggaran Hukum Acara                
6 Mal Administrasi                
7 Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan                

Tahun 2019

No Jenis Pelanggaran Bulan Tindak Lanjut
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim NIHIL
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan NIHIL
3 Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS NIHIL
4 Perbuatan tercela NIHIL
5 Pelanggaran Hukum Acara NIHIL
6 Mal Administrasi NIHIL
7 Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan NIHIL

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagai berikut:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedang
c. Hukuman disiplin berat

2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pengawasan Internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Pengadilan Agama Kisaran yang dalam pelaksanaannya dikordinir oleh Wakil Ketua yang terdiri atas Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

A. PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh infomasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

A. PENDAHULUAN

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).
Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Kisaran dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

B. DEFINISI

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kisaran secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

C. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN

Maksud Pengawasan
  • Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  • Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  • Menilai kinerja.
Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Kisaran untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Kisaran.

Fungsi Pengawasan
  • Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  • Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

D. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Kisaran dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

  • Memeriksa program kerja;
  • Menilai dan megevaluasi hasil kerja;
  • Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
  • Melaporkan kepada Pimpinan PTA Medan

E. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:
  • Program kerja
  • Pelaksanaan/pencapaian target.
  • Pengawasan dan pembinaan.
  • Kendala dan hambatan.
  • Faktor-faktor yang mendukung.
  • Evaluasi kegiatan.
b. Administrasi Perkara:
  • Prosedur penerimaan perkara.
  • Prosedur penerimaan permohonan banding.
  • Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
  • Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
  • Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.
  • Keuangan perkara.
  • Pemberkasan perkara dan kearsipan.
  • Pelaporan.
c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
  • Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
  • Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
  • Minutasi perkara.
  • Pelaksanaan putusan (eksekusi).
d. Administrasi Umum:
  • Kepegawaian.
  • Keuangan.
  • Inventaris.
  • Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
e. Kinerja pelayanan publik:
  • Pengelolaan manajemen.
  • Mekanisme pengawasan.
  • Kepemimpinan.
  • Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
  • Pemeliharaan/perawatan inventaris.
  • Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
  • Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
  • Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

F. PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Rapat Pembinaan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Kisaran | pa-kisaran.go.id (27/09/2022) Bertempat di Media Center Pengadilan Agama ...
Baca Selanjutnya
PA Kisaran Ikuti Rapat Koordinasi PTA Medan secara Daring
Kisaran | pa-kisaran.go.id (27/09/2022) Bertempat di Ruang Media Center, jajaran ...
Baca Selanjutnya
Muhammad Irfan Resmi Dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang Baru
Kisaran | pa-kisaran.go.id (31/08/2022) Resmi sudah Muhammad Irfan, S.H.I. menjadi ...
Baca Selanjutnya
Kesekretariatan PA Kisaran ikuti Bimtek Keuangan
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kisaran mengikuti kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Pelaksanaan ...
Baca Selanjutnya
Pengadilan Agama Kisaran Ikuti Pembinaan Teknis dan Yudisial secara Virtual
Kisaran | pa-kisaran.go.id (25/08/2022) Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan ...
Baca Selanjutnya