SK Mediator Non-Hakim Tahun 2024

Daftar Mediator Hakim

NO	NAMA		JABATAN
1		Evawaty, S.Ag., M.H. NIP. 197507052006042001	Ketua
2		Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. NIP. 198401192007041001	Wakil Ketua
3		Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. NIP. NIP. 196707031992031005	Hakim
4		Munir, S.H., M.H. NIP. 196212311987031014	Hakim
5		Drs. H. Ali Usman, M.H. NIP. 19640725199603002	Hakim Detasering

SK Mediator Hakim 2024

Daftar Mediator Non-Hakim

NO	NAMA		SERTIFIKAT
1		Zuhdi Zein, S.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 731/A/MEDIASI-XXV/IPPI/X/2022 – 22 Oktober 2022 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
2		Irwan Panjaitan, S.H., CPL., CPCLE., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 248/A/MEDIASI-VIII/IPPI/IV/2022 – 13 April 2022 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
3		Ulanda Haryan Latsya Manurung, S.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 260/A/MEDIASI-VIII/IPPI/IV/2022 – 13 April 2022 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
4		Junaidi Sholat, S.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 248/A/MEDIASI-VIII/IPPI/IV/2022 – 13 April 2022 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
5		Asri Vivi Yanti Sinurat, S.H., M.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 3522/A/MEDIASI-XCII/IPPI/I/2024 – 28 Januari 2024 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
6		Musa Siregar, S.H., CPL., CPCLE., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 253/A/MEDIASI-VIII/IPPI/IV/2022 – 13 April 2022 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
7		Rahmat Ilham, S.H., M.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 2036/A/MEDIASI-LX/IPPI/VI/2023 – 3 Juni 2023 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
8		Sri Wulan Dari, S.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 1534/A/MEDIASI-XLVIII/IPPI/III/2023 – 7 Maret 2023 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
9		Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 3697/A/MEDIASI-XCIV/IPPI/II/2024 – 19 Februari 2024 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
10		Cindy Victorya Simbolon, S.Kom., CPM	Sertifikat Kompetensi No. 3681/A/MEDIASI-XCIV/IPPI/II/2024 – 19 Februari 2024 Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat: Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)

SK Mediator Non Hakim Tahun 2024

Disusun oleh :
Indonesian Institute for Conflict Transformation
pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA seluruh Indonesia di Megamendung

MEMULAI PROSES MEDIASI

• Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
• Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
• Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
• Menjelaskan prosedur mediasi
• Menjelaskan pengertian kaukus
• Menjelaskan parameter kerahasiaan
• Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
• Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya

MERUMUSKAN MASALAH DAN MENYUSUN AGENDA

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.

MENGUNGKAPKAN KEPENTINGAN TERSEMBUNYI

Dapat dilakukan dengan dua cara:

CARA LANGSUNG: mengemukakan pertanyan langsung kepada para pihak
CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

MEMBANGKITKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisonal tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

MENGANALISA PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

• Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
• Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

PROSES TAWAR-MENAWAR AKHIR

• Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
• Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah

MENCAPAI KESEPAKATAN FORMAL

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Catatan :

• Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
• Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.
• Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
• Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
• Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan

A. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

B. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

1. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
2. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kespakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara Perceraian,maka jika tercapai kesepakatan Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi).

Lain-lain

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
2. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.
3. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.
4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudidan hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.