Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan Brigadir Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum., sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung pada Kamis, 30 Desember 2021 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dengan adanya pengambilan sumpah dan pelantikan ini, maka Slamet Sarwo Edy resmi menjadi Kepala Pengadilan Militer Utama. Alumnus Universitas Islam Bandung itu menggantikan Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. yang telah memasuki masa pensiun.
Pelantikan Doktor dari Universitas Gadjah Mada ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 261/KMA/SK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
Dalam sambutan pelantikan, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan lima pesan untuk Slamet Sarwo Edy. Pesan ini juga diperuntukkan bagi seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan di Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.
Kedua, kegiatan dan program yang telah direncanakan sedapat mungkin harus tetap dijalankan meski dalam situasi pandemi.
Ketiga, menggalakkan digitalisasi business process.
Keempat, mendorong sebanyak mungkin satuan kerja di bawah Mahkamah Agung untuk mendapat predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih Melayani); dan,
Pesan kelima yaitu terkait fungsi Pengadilan Tingkat Banding salah satunya adalah sebagai kawal depan atau Voorpost Mahkamah Agung.
Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.
Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ucapan selamat kepada Slamet Sarwo Edy diiringi dengan doa kesehatan dan keselamatan. Ia berharap jabatan yang embannya dapat memberi manfaat dan kemajuan baik kepada diri sendiri dan keluarga, terutama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (azh/RS)
Sumber: Mahkamah Agung RI
