Selasa 10/03/2015, Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Batubara, beraudiensi dan silaturrahmi dengan Pimpinan Pengadilan Agama Kisaran. Rombongan Pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua BWI Perwakilan Kab.Batubara Al Asari, S.Ag, M.Si berjumlah empat orang, diterima langsung Ketua Pengadilan Agama Kisaran Drs. H. Munir, SH, M.Ag bersama Wakil Ketua Drs. Said Safnizar, MH dan Pansek H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH.

Ketua BWI Perwakilan Kab.Batubara, menyampaikan maksud kedatangannya ke Pengadilan Agama Kisaran dalam rangka beraudiensi dan Silaturrahmi Pengurus dengan Pimpinan PA Kisaran. Dimana telah terbitnya surat keputusan BWI nomor 025/BWI/P-BWI/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pengangkatan Pengurus BWI Perwakilan Kab.Batubara. selanjutnya pengurus melakukan audiensi/silaturrahmi dengan Forkompinda dan Pimpinan lembaga dalam rangka menyampaikan rencana kerja serta meminta masukan dan saran.

CIMG0560

Dalam acara audensi tersebut menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Batubara sedang banyak para investor untuk berencana menanamkan modalnya berbagai macam industry, tentunya banyak areal tanah yanga dibutuhkan, sedangkan kita ketahui bersama tanah wakaf ada ditengah masyarakat, masih banyak yang belum terus dengan baik apalagi telah disertifikasi, maka untuk itu kewajiban BWI Kab. Batubara membantu dan advokasi kepada masyarakat demi terlindungi objek tanah wakaf serta harta benda lainnya telah diwakaf oleh wakif.

CIMG0562

Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menyambut baik kedatangan dari Pengurus BWI Perwakilan Kab.Batubara dan juga berterimakasih dan Ketua juga berharap kepada Pengurus dapat bekerja sama terutama dalam hal memberikan penyuluhan kepada Masyarakat Kabupaten Batubara tentang perlu ada menataan terhadap harta wakaf sesuai dengan aturan yang ada dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak semua masalah Wakaf harus diselesaikan di Pengadilan, berdasarkan Psl 62 (1) bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila tidak berhasil (1), maka dapat dilakukan melalui Mediasi, Arbitrase dan/atau di Pengadilan (2), hal ini penting dilakukan, karena selama ini rata-rata tiap hari kerja perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kisaran sekitar 3-4 perkara/hari, umumnya masalah perceraian. Persoalan ini menjadi tanggungjawab kita bersama, Pemda, Pengadilan, MUI dan lembaga lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Batubara yang religius dan harta wakaf tersebut dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Batubara sendiri. Karena salah satu unsur yang harus berperan dalam hal ini adalah BWI Perwakilan Kab.Batubara sebagai untuk dapat tertata dan terjaga harta wakaf yang ada di kabupaten Batubara. (Said/tim pa-kisaran.net)